Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme
Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja
Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
Pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan
daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan keuangan
daerah diperlukan mekanisme pembukaan dan
penutupan rekening satuan kerja perangkat daerah, bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun
2012 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan
Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu diganti.
Dasar Hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 48 Tahun 2019, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum, Penetapan Besaran Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas
nasional sebagai upaya penurunan stunting perlu
dilakukan dengan pendekatan multisektor melalui
sinkronisasi program kegiatan di tingkat pusat dan
daerah secara cepat, akurat, transparan, dan
akuntabilitas;
b. bahwa kejadian stunting pada anak berusia di bawah
5 (lima) tahun akibat dari kekurangan gizi kronis
masih bayak terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor di antaranya faktor lingkungan dan faktor
keturunan;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam kegiatan
peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya
manusia masyarakat diperlukan pengaturan mengenai
percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013
Terdiri dari 22 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, pilar, lingkup, sasaran dan kegiatan, pendekatan, edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi, penelitian pengembangan, peran serta, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
mengatur mengenai percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dalam pelaksanaannya masih terdapat norma-norma yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin dan keseragaman serta keakuratan dalam pengelolaan, penyusunan, dan pelaporan keuangan daerah dengan mengacu pada prinsip kebijakan akuntansi, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.
UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No.2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.14 Tahun 2013; dan Pergub No.9 Tahun 2009.
Ketentuan dalam Pasal 3 pada Lampiran huruf N angka 2.2.(1) pada narasi Kebijakan Akuntansi huruf (a) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2013.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Desa Sungup Kanan Dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Desa Sungup Kanan Dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru, Yang Berisi 5 Pasal:
Batas Wilayah Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut : 1. Bahwa tarikan garis batas wilayah antara Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru dimulai pada titik 01 dengan titik koordinat X=398193 Y=9623929 (titik koordinat berada pada muara sungai); 2. Dari titik 01 mengikuti aliran sungai sampai pada titik 02 dengan titik koordinat X=399165 Y=9623753 (titik koordinat berada pada hulu sungai); 3. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah tarik lurus ke titik 03 dengan titik koordinat X=400436 Y=9622166 (titik berada pada Jembatan/tugu yang sudah terpasang); 4. Dari titik 03 tarikan garis batas wilayah selanjutnya ke titik 04 dengan titik koordinat X=401423 Y=9621205; 5. Dari titik 04 tarikan garis batas wilayah ke titik 05 dengan titik koordinat X=401652 Y=9621313; 6. Dari titik 05 tarikan garis batas wilayah ke titik 06 dengan titik koordinat X=402154 Y=9620966; 7. Dari titik 06 tarikan garis batas wilayah ke titik 07 dengan titik koordinat X=402237 Y=9620422; dan 8. Dari titik 07 tarikan garis batas wilayah ke titik 08 dengan titik koordinat X=408181 Y=9618386.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 74 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang serta
menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang, kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah serta unit kerja
di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan
Pangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2021 dicabut.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Protocol to Implement the Eleventh Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
ABSTRAK:
Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 7 Tahun 2014; dan Keppres Nomor 88 Tahun 1995.
Perpres ini mengesahkan Protocol to Implement the Eleventh Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani pada tanggal 15 November 2019 di Hanoi, Vietnam.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
Permenhub No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
Mencabut :
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
