Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2018 termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan prinsip, penggunaan Dana Desa, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak
mempunyai tugas mengelola Pendapatan Asli Daerah, maka
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31
Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan.
Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah sebagai berikut: a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan
Badan;
b. melaksanakan program dan kegiatan dibidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah;
d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan Daerah; e. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas Badan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Pemanfaatan BMD;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permenkeu No 115 Tahun 2020; Perda Kab tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 3 Tahun 2021; Perbup Tegal No 91 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang, bentuk pemanfaatan BMD, pemanfaatan dan pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 22 Tahun 2020 dicabut.
59 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 759
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal HAM No. HAM HH 05.02.01 tanggal 21 Februari 2018 dan surat dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bengkulu No. W.8.HA.03.02.64 tanggal 20 Maret 2018, hal usulan Perubahan Nomeklatur Biro/Bagian Hukum di Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Kaur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, dan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Kaur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 43 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 10 Tahun 2003
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. Permendagri No. 80 Tahun 2015
9. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2017
10. Perbup Kaur No. 69 Tahun 2016
11. Perbup Kaur No. 115 Tahun 2018
12. Perbup Kaur No. 43 Tahun 2019
Kepala Bagian Hukum dan HAM, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaah hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lembaga Pengelola Investasi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (8), Pasal 158 ayat (7), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 ayat (10), dan Pasal 171 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai beberapa hal antara lain: 1) status LPI sebagai Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPI memiliki kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat; 2) struktur LPI; 3) modal LPI; 4) alokasi laba LPI; 5) aset negara dan aset BUMN dapat dipindahtangankan kepada LPI; 6) LPI tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan LPI dalam kondisi insolven melalui insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan; dan 6) LPI yang menggunakan nama Indonesia Investment Authority yang disingkat INA.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Penjelasan 22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penggunaan anggaran dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu menetapkan ketentuan penggunaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2016, Perbup No.34 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2018 dalam 9 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
5 halaman dan 29 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 74 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2019/ No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu
menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan
penelitian dan pengembangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 dicabut.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
yang belum diakomodir batas jumlah uang persediaan dalam
Peraturan Wallkota, maka perIu diadakan perubahan terhadap
Peraturan Walikota 8anjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 ten tang
Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2016; Perwali Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2016.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017
tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2017 ditambah
(satu) angka yakni 80 yaitu UPT Metrologi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
