Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2013

Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.13 Tahun 2012 ttg Komunitas Intelijen Daerah

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 13 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2021

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024

Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Download :
Salinan Perpres Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kebijakan Umum - Pertahanan Negara - Tahun - 2020 sd. 2024

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 8, LN.2021/No.10, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Perpres ini mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara. Kebijakan ini menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 97 Tahun 2015.
Lampiran 48 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perbup_No_8_Tahun_2022_(2).pdf

Abstrak

ketentraman - ketertiban umum - pelindungan masyarakat

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (8), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Bab III Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Bab IV Penyelenggaraan Linmas Bab V Pembentukan, Struktur Organisasi dan Pemberdayaan Satlinmas Bab VI Tugas, Hak dan Kewajiban Satlinmas Bab VII Pembinaan Bab VIII Pelaporan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
47 hlm

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2012

Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review) 2011

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Permenhan Nomor 8 Tahun 2012.pdf
Permenhan Nomor 8 Tahun 2012 - Lampiran.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950

Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Darurat Nomor 8 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2012

Ketertiban Umum di Kabupaten Sekadau

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sekadau No. 8 Tahun 2019 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Download :
perda-no-8-thn-2012.pdf

Abstrak

KEAMANAN-KETERTIBAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8, LL KAB. SEKADAU: 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sekadau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Sekadau yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku setiap orang/masyarakat diperluhkan adanya pengaturan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1981, UU No.34 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.32 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.11 Tahun 2009, Perda No.7 Tahun 2007, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2011, Perda No.6 Tahun 2011, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengendalian Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketertiban; Tertib Kebersihan; Tertib Bangunan dan Usaha; Tertib Lingkungan; Tertib Parkir dan Pengguna Jalan; Tertib Rumah Kost; Tertib Sosial; Penyidikan; Sanksi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2016

Ketertiban dan Ketenteraman

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERDA NOMOR 8 THN 2016.pdf

Abstrak

ketertiban-ketenteraman

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban dan Ketenteraman

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan Provinsi Papua sebagai Tanah Damai harus disertai dengan terciptanya tata kehidupan yang tertib dan tenteram. Penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman adalah urusan wajib pemerintah daerah sehingga perlu ditetapkan peraturan terkait ketertiban dan ketenteraman.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014
Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai ketertiban dan ketenteraman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tertib jalan dan angkutan jalan, tertiba jalur hijau, taman, dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam, danau, dan laut, tertib lingkungan, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramamaian, tertib masyarakat, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, penyidikan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016.
Penjelasan: 4 hlm

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2017

Status Tingkat dan Golongan Kecacatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Asuransi Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
No. 8 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019

Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perda-No-8-Tahun-2019.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan ketertiban umum

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Guna mewujudkan Kabupaten Langkat yang tenteram, tertib serta meumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum maka perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 5 Tahun 1982; Pp No. 27 Tahun 1983; PP No. 10 Tahun 1986; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 1 Tahun 2017
Penyelenggaraan Ketertiban Umum

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
27

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019

Pengamanan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Pengamanan Kementerian Luar Negeri

Download :
Permenlu No. 8 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.