PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka sehubungan terdapat perubahan, penambahan dan penggabungan Sekolah-Sekolah Negeri se-Kabupaten Pesisir Barat, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
23 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2023
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2023 (550)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2007, UU No 24 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 21 Tahun 2008, PP No 22 Tahun 2008, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 17 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perka BNPB No 10 Tahun 2012, Peraturan LKPP No 13 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang linkup, kriteria belanja tidak terduga, penganggaran belanja tidak terduga, pelaksanaan belanja tidak terduga, monitoring, evaluasi dan pengawasan belanja tidak terduga, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 26 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun
2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 121 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2023.
tentang standar harga satuan dan standar biaya umum kabupaten lingga tahun 2023 - perubahan kedua atas peraturan bupati lingga nomor 72 tahun 2022
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 253
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2023 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 121 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023 dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pergeseran Tahun 2023, namun karena belum
tercakupnya beberapa jenis harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan
Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun
2023.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahu 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; PermenPUPR No.28/PRT/M/2016; Permenkeu No.83/PMK.02/2022; Keputusan Mendagri No.050-5889 Tahun 2021; Perda Kab. Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020; Perbup Lingga No.72 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lingga No.121 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan
Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun
2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan
Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun
2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu. menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 6 (enam) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Standar Harga Satuan Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2022 Nomor 25);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 Satuan di Lingkungan Pemerintah tentang Standar Harga Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah 3. Peraturan Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 57);
3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2023 Kedua atas tentang Perubahan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 Standar Harga Satuan di tentang Indragiri Hulu Tahun 2023Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Tujuan Tertentu Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa transportasi mempunyai peranan penting
sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi
pertumbuhan daerah serta memperlancar roda
perekonomian Kabupaten Banyumas;
bahwa keberadaan transportasi sungai dan danau di
Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang besar
namun belum berkembang, sehingga perlu dilakukan
penataan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dan
mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang
memenuhi aspek keselamatan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan
Danau, Bupati memiliki kewenangan untuk
melaksanakan angkutan sungai dan danau tujuan
tertentu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan
Tertentu di Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu di Kabupaten Banyumas
yang meliputi
Wilayah Operasi, Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu, Kewajiban Operator dan Awak Kapal Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu, SPM, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 26 Tahun 2023
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2023 perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No 15 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tengah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 22A ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023.
mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Gresik yang memuat syarat permohonan bantuan hukum, tata cara pengajuan permohonan anggaran bantuan hukum, standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum non litigasi, tata cara penyaluran dan besaran anggaran bantuan hukum, pelaporan, pengawasan dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menciptakan badan usaha milik daerah yang sehat, profesional, berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menunjang perekonomian daerah maka perlu melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan badan usaha milik daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) huruf e, dan huruf g, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa bagian perekonomian dan sumber daya alam melakukan pembinaan moniroing badan usaha milik daerah dan bahan layanan usaha daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERDA No. 2 Tahun 1986.
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
9 Halaman, VI Bab
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Penjelasan 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
ABSTRAK:
a. bahwa peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan
dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tindak
lanjut hasil pengawasan lnspektorat Daerah Kabupaten
Bungo yang rnerupakan Perangkat Daerah untuk
melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut;
b. bahwa untuk meningk:nkan efektivitas dan efisiensi
tindak lanjut hasil pcngawasan Inspektorat
Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam huruf a
cliperlukan koordinasi dan standarisasi laporan tindak
lanjut hasil pengawasan;
c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud
dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporart Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2017; PermenpanRB No 9 Tahun 2009; Pemenpan RB No 19 Tahun 2009; PemenpanRB No 42 Tahun 2011; Pemendagri No 88 Tahun 2022; Perda No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 19 Tahun 2019; Perbup No 50 Tahun 2018; Perbup No 27 Tahun 2022.
PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
