Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Rencana Kebutuhan Barang Dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kata Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu mengatur Tata Cara
Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas Dan Fungsi; Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dan Penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010.
28 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentnag Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Tengha No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 9 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.
Bab I Ketentuam Umum;
Bab II Pengelolaan;
Bab III Tukar Menukar;
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan;
Bab V Pendanaan;
Bab VI Ketentuan Peralihan;
Bab VII Ketentuan Lain-Lain;
Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
PENGELOLAAN ASET DESA
51
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemkab Tegal maka perlu dilakukan penataan dan pengelolaan agar lebih efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna; bahwa guna memberikan arahan dan petunjuk dalam penggunaan kendaraan dinas Pemkab Tegal maka perlu disusun Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemkab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 12 Tahun 2011; Permendagri no 108 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 91 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, jumlah, jenis, warna dan kapasitas/isi silinder kendaraan dinas, penomoran kendaraan dinas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Keputusan Bupati Tegal Noor 050/112 Tahun 2021 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daera berupa kendaraan dinas, perlu mengatur tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten sekadau
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.84 Tahun 2014, Permendagri No.7 Tahun 2006, PMK No.166/PMK.06/2015, PMK No.27/PMK.06/2016, Permendagri No.19 Tahun 2016, PMK No.90/PMK.06/2016, Perda No.4 Tahun 2014, Perda No.5 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas Umum; Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab; Penggolongan Kendaraan Dinas; Perencanaan Kendaraan Dinas; Pengadaan Kendaraan Dinas; Penggunaan Kendaraan Dinas; Pemeliharaan Kendaraan Dinas; Penjualan Kendaraan Dinas; Penghapusan Kendaraan Dinas; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
32 halaman dan 18 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 39 Tahun 2009
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas Dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja aparatur yaitu ruang kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa sarana dan prasarana kerja aparatur merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja; bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pedoman standarisasi ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sudah tidak sesuai lagi untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/1996; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penataan Sarana dan Prasarana
Bab III Standarisasi Sarana dan Prasarana
Bab IV Standar Efektivitas dan Efisiensi
Bab V Standar Kesehatan Lingkungan Kerja
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2009.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
111 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a.
b.
bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status
kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing
pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana diperlukan adanya kodefikasi barang milik daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kodefikasi Lokasi dan
Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012;
1.KETENTUAN UMUM; 2.TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP; 3.KODEFIKASI LOKASI DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH; 4.PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN ; 5.KETENTUAN PENUTUP ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
-
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.27 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pelaksanaan dan Bentuk Pemanfaatan BMD; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
11 Halaman dan 8 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2018
TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 03).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP Ruang Lingkup
BAB III PEMUSNAHAN
BAB IV PENGHAPUSAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 39
22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
