NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA -PEGAWAI NEGERI SIPIL.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka pengisian jabatan pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah,
perlu disusun nomenklatur jabatan pelaksana.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 11 Th 2017 yg telah diubah dg PP No 17 Th 2020; Permenpan RB No 41 Th 2018; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Klasifikasi Dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana; 3. Pemantauan, Evaluasi dan Laporan; 4. Ketentuan Peralihan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
57 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
A. bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) UU no 5 Tahun 2014 dan pasal 5 PP no 11 Tahun 2017 ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
B. bahwa dalam kerangka reformasi birokrasi untuk penataan sumber daya manusia aparatur, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
C. bahwa untuk memberikan panduan dan kemudahan dalam pelaksanaan memperolah data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan perlu disusun suatu pedoman;
D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
2. UU Darurat no 8 tahun 1956
3. UU no 12 tahun 2011
4. UU no 5 tahun 2014
5. UU no 23 tahun 2014
6. UU no 30 tahun 2014
7.PP no 15 tahun 1986
8. Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 34 tahun 2011
9. PP no 18 tahun 2016
10. Permendagri no 12 tahun 2008
11. Permendagri no 80 tahun 2015
12. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 1 tahun 2020
13. Perda Kota Pematangsiantar no 1 tahun 2017
14. Perwali Pematangsiantar no 02 tahun 2017
15. Perwali Pematangsiantar no 03 tahun 2017
16. Perwali Pematangsiantar no 04 tahun 2017
17. Perwali Pematangsiantar no 05 tahun 2017
18. Perwali Pematangsiantar no 06 tahun 2017
peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kegunaan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, Berita Daerah Kota Baubau
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kota baubau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka pelaksanaan penataan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja pada instansi Pemerintah Kota Baubau diperlukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4120); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 4); 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296); 12. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II FORMASI DAN HASIL ANALISIS JABATAN
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2020
Kepegawaian, Aparatur Negara - Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 24/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENAGA AHLI WALIKOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai misi
Walikota Madiun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun
Tahun 2019-2024 perlu adanya Tenaga Ahli;
b. bahwa agar Tenaga Ahli dapat melaksanakan tugasnya,
perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, pengangkatan,
pemberhentian, wewenang dan tanggung jawab, serta tata
kerja Tenaga Ahli Walikota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Tenaga Ahli Walikota berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud terdiri atas :
a. Tenaga Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Kesehatan;
b. Tenaga Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Industri;
c. Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
d. Tenaga Ahli Walikota Bidang Transportasi, Tata Kota, dan Pariwisata;
e. Tenaga Ahli Walikota Bidang Kerja sama dan Kota Cerdas; dan
f. Tenaga Ahli Walikota Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengisi jabatan pelaksana di lingkungan
instansi Pemerintah yang memerlukan keseragaman Nomenklatur
Jabatan Pelaksana, kualifikasi Pendidikan, dan tugas jabatan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
DiLingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan
Wali Kota Nomor 56 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Depok;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penamaan jabatan pelaksana
baru selama 5 (lima) tahun ke depan, Peraturan Wali Kota
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Terdiri dari 7 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, jabatan pelaksana, nomenklatur jabatan pelaksana, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.
mengatur mengenai nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kota depok
132 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2016.
Peraturan walikota ini terdiri atas 6 pasal dan 3 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Uraian Tugas; Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
4 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kelas Dan Nilai Jabatan
ABSTRAK:
Bahwa nama, kelas dan nilai jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1481 Tahun 2016, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, perlu disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas dan Nilai Jabatan.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 34 Tahun 2011; Per BKN No. 21 Tahun 2011; Perwali Kota Bandung No. 19 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Kelas dan Nilai Jabatan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Jabatan, Kelas dan Nilai Jabatan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2020.
5 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2016.
Peraturan walikota ini terdiri atas 6 pasal dan 3 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Uraian Tugas; Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
4 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016.
Peraturan walikota ini terdiri atas 6 pasal dan 3 bab: Bab I Ketentuan umum, Bab II Uraian Tugas, Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
4 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 34.B Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara; bahwa kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara disusun berdasarkan Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peta Jabatan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2019.
38 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
