Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutakhiran Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disusun Pemutakhiran Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutakhiran Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemutakhiran Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang memuat: Ketentuan Umum; Pemutakhiran Data; Pemungutan PBB P2; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 126 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan yang terlambat melaksanakan Balik Nama atas nama pemilik sesuai domisili; bahwa untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah serta menggali potensi obyek Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan akurasi data, perlu upaya peningkatan pendapatan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pokok Dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan DaerahPropinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang syarat pemberian keringanan pokok pajak, pembebasan sanksi administrasi,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 126 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa demi untuk keberlangsungan pelayanan angkutan penyeberangan di .air, karena adanya peningkatan biaya operasional dengan tetap memperhatikan kepentingan kemampuan masyarakat luas serta dalam rangka untuk meningkatkari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian tarif;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah .Kabupaten Barito Kuala Dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; trnuang-trndang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang .Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ;. ,Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008;. Peraturan Pemerintah NomorS'l Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah .Kabupaten Barito Kuala Dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin dengan sistematika :
KETENTUAN UMUM; NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; TlNGKAT DAR PRINSIP RETRIBUSI; STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI; WILAYAH PEMUNGUTAN DAR INSTANSI PEMUNGUT;TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN; SANKSI ADMINISTRASI; PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; INSENTIF PEMUNGUTAN;KEDALUWARSA PENAGIHAN;KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 129 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Peddapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008; Peratman Gubemur Jawa TengahNomor 111 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang besaraan kekurangan bagi hasil, penggunaan kekurangan BHP pengambilan air tanah, tata cara penyaluran, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2008.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 129 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pajak Daerah terkait dengan Pemeriksaan Pajak Daerah semula ditetapkan Perbup No. 36 Tahun 2013 dengan telah ditetapkannya Permenkeu RI No.: 207 /PMK.7 /2018 Dan guna melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Pemeriksaan Pajak Daerah serta menyesuaikan Permen sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (6) Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu RI No. 207 /PMK.07 /2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 82 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 79 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 59 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemeriksaan Pajak Daerah, Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah, Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
41 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 129 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunta perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka Perbup Temanggung No 97 Tahun 2012 tentang oetunjuk Pelaksanaan Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU no 17 Tahun 2003; UU no 17 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU no 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 41 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kelas jenis tempat, pemungutan retribusi lingkungan pasar, besaran retribusi penempatan awal/penempatan selanjutnya dan perpanjangan izin menempati, pemakaian tempat dasaran, syarat-syarat dan tata cara perizinan, tata cara pembayaran dan penyetoran, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pasar, tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluarsa, tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi, pembinaan dan pengendalian, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2012 dicabut.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 130 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Aplikasi Retribusi Daerah Secara Online dan Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara online dan terintegasi.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Keputusan Menteri Keuangan No. 77/PMK.01/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 02 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 08 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penggunaan aplikasi retribusi daerah secara online dan terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Penerapan dan pelaksanaan sistem online retribusi daerah selambat-lambatnya pada tahun 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 130 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
