Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 126 Tahun 2008

Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang syarat pemberian keringanan pokok pajak, pembebasan sanksi administrasi,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

126

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

27 Oktober 2008

Tanggal Pengundangan

27 Oktober 2008

Tanggal Berlaku

27 April 2009

Sumber

BD.2008/No.125

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 147 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Jateng No 126 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

keringanan - pajak dan bea

2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 126, BD.2008/No.125

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan yang terlambat melaksanakan Balik Nama atas nama pemilik sesuai domisili; bahwa untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah serta menggali potensi obyek Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan akurasi data, perlu upaya peningkatan pendapatan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pokok Dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan DaerahPropinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang syarat pemberian keringanan pokok pajak, pembebasan sanksi administrasi,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2009.
4 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521