Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tambang Ulang Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan program taktis strategi Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama
5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tambang Ulang Tahun 2021-2025.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang;Ketentuan umum,Kedudukan renstra BLUD,Susunan dan sistematika renstra BLUD,Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
65 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 183 Tahun 2020
NOMENKLATUR - STRUKTUR - ORGANISASI, - TUGAS DAN FUNGSI - BADAN PENANGGUNALANGAN BENCANA DAERAH - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 183, BD.2020/No.183
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggunalangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : ditetapkanya peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 Tentang peruabahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pembentukan atas Susunan Perangkat Daerah dan memperhatikan surat Gubenur Sumatera Selatan Nomor 061/222/VII/2020 Hal Klarifikasi Rancangan Peraturan Bupati,maka dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daearah
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019Permendagri No 46 Tahun 2008;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020 ;Perbup No 133 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ketentuan Umum Kedudukan ,Susunan Organisasi,tugas dan fungsi,Keuangan ketentuan Peralihan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 183 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 183, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.183
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Cilacap serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, diperlukan guru dan tenaga kependidikan Non ASN. Guna tertib administasi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan agar pelayanan pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien dengan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka perlu diatur pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Perintah GTT dan PTT pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten CIlacap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 19 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab CIlacap No 7 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Perintah Tugas GTT dan PTT pada TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Cilacap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perbup Cilacap No. 5 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 184 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 184, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.184
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Pengelolaan dan Pendistribusian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus DIsease 2019 di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan Lampiran Permendagri No. 39 Tahun 2020. Dalam rangka penatausahaan barang bantuan berupa logistik permakanan, non permakanan dan uang dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap, terutam a dalam proses penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian, maka perlu menetapkan standar operasional prosedur. Berdasarkan SE Mendagri No. 440/5184/SJ.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 47 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab CIlacap No 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Pengelolaan dan Pendistribusian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Cilacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 184 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 209 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pennggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
NOMENKLATUR - STRUKTUR ORGANISASI, - TUGAS DAN FUNGSI - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - PEMERINTAH - KABUPATEN BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 184, BD.2020/No.184
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Petimbangan dalam peraturan ini adalah : Melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan menteri dalam negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bdang kesatuan bangsa dan politik ,perlu menetapkan keputusan menteri dalam Negeri tentang Nomenklautur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik ,Peeraturan Daerah kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU N 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sbagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017;Permendagri No 11 Tahun 2019;Kepmendagri No 100-441 Tahun 2019;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2016
Materi Pokok dalam peratuan ini adalah : Ketentuan Umum,Kedudukan ,Sususan Organisasi ,Tugas dan fungsi,Kepegawaian dan tata kerja , Keuangan,ketentuan peralihanketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku ,Peraturan Buapti Banyuasin Nomor 209 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungd=si Badan Penanggulangan Bencan Daerah ,kesatuan bangsa dan Politik kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 184 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kintap Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan program taktis strategi Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kintap Tahun 2021-2025.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang; Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kintap Tahun 2021-2025.Dengan sitematika;Ketentuan umum,Kedudukan renstra BLUD,Susunan dan sistematika renstra BLUD,Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
77 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 185 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 185, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.185
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021
ABSTRAK:
Didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Perda Kab CIlacap No 5 Tahun 2011. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap dilakukan melalui dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah berupa Kartu e-Retribusi dan Karcis. Dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar melalui Karcis, perlu diatur bentuk, ukuran, warna, seri dan isi karcis Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Bentuk, ukuran, warna, seri, dan isi karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021. Diatur tentang Ketentuan Umum; Pembayaran Retribusi; Bentu, Ukuran, Warna; Seri dan Isi Karcis Retribusi; Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian Karcis; Pemusnahan Karcis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 185 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Jamblang Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
