Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.652 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERDA NOMOR 08 TAHUN 2016.pdf

pembentukan dan susunan perangkat daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 6/2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dapar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036)
ketentuan umum, asas pembentukan, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014; b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014, kecuali perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; c. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo; d. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Situbondo; e. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo; f. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Situbondo. g. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2O14; h. Perafuran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo; i. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2O13 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo; j. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2O14 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2O17
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
11 halaman dan 4 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERDA NOMOR 8.pdf

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD NO.127

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
13 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERDA NO. 8 ttg Pemb. & ...Perangkat Daerah.pdf

Pembentukan Badan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
1. .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
a. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 02); b. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3); c. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 12; d. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 5; e. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4); f. peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5).
58 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kota Banjar No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar

Mencabut

PERDA Kota Banjar No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar
PERDA Kota Banjar No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar
PERDA Kota Banjar No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008

Download file:

LEMDA NOMOR 8 TAHUN 2016 ...Perangkat Daerah.pdf

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2016/NO.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

ABSTRAK:

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar.
UU No 27 Tahun 2002; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 79 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PERPRES No 54 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Jenis, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Pembentukan Upt 4. Eselonering dan Jabatan Perangkat Daerah 5. Staf Ahli 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Tata Kerja 8. Kepegawaian 9. Ketentuan Lain-Lain 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 dicabt.
34 Halaman (Penjelasan 9 Halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Kendal No. 22 Tahun 2007 tentang Susunan , Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal

Download file:

Perda Kab. Kendal Tahun 2016 No 8_ocr.pdf

Perangkat Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2016/NO.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang meliputi Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPTD Dan UPTB, Staf Ahli, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal dicabut.
13 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Berau No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Download file:

SCAN PERDA NOMOR 7 TAHUN ...PERANGKAT DAERAH.pdf

DAERAH - PERANGKAT

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/N0.7; TLD NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 212 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu: BAB I: Ketentuan Umum BAB II: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB III: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BAB IV: Staf Ahli BAB V: Ketentuan Peralihan BAB VI: Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014. Peraturan yang Dicabut: Peraruran Daerah Kabupaten Berau No.10 Tahun 2008; Peraruran Daerah Kabupaten Berau No.11 Tahun 2008; Peraruran Daerah Kabupaten Berau No.12 Tahun 2008; Peraruran Daerah Kabupaten Berau No.13 Tahun 2008; Peraruran Daerah Kabupaten Berau No.3 Tahun 2015.
Peraturan yang akan diatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan pembidangan staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.
14 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau

Diubah dengan

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau

Mencabut

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau

Download file:

Perda Nomor 7 Tahun 2016.pdf

perangkat daerah-pembentukan-susunan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Perda ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan perangkat daerah, pembentukan UPT, staf ahli, kepegawaian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Mencabut Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2015
Akan diatur dengan Peraturan Walikita tentang ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, UPT RSUD
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

LD NOMOR 7 TAHUN 2016.doc

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2016/No.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ..... -2- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang ..... -3- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB I .... -4- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Perangkat Daerah ..... -5- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 10. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 11. Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 12. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 13. Dinas Daerah .... -6- 13. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 17. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. BAB II ..... -7- BAB II ASAS Pasal 2 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektifitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. BAB III PRINSIP Pasal 3 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip: a. memperhatikan kondisi Daerah; b. kebutuhan Daerah; c. beban kerja Daerah; d. tepat ukuran; dan e. fungsi. BAB IV ..... -8- BAB IV PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 4 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah, Tipe A; b. Sekretariat DPRD, Tipe B; c. Inspektorat Daerah, Tipe A; d. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Perikanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5. Dinas Pemadam Kebakaran, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebakaran dan Penyelamatan; 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; 7. Dinas ..... -9- 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perindustrian; 8. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 9. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 10. Dinas Pariwisata, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Dinas ..... -10- 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu; 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Adminstrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil; 16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 17. Dinas Perdagangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; 18. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; 20. Dinas Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 22. Satuan .... -11- 22. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja; 23. Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 24. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; 25. Dinas Pertanahan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian; 2. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Pendapatan Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. f. Kecamatan ..... -12- f. Kecamatan terdiri dari : 1. Kecamatan Larompong Selatan, Tipe A. 2. Kecamatan Larompong, Tipe A. 3. Kecamatan Suli dengan, Tipe A. 4. Kecamatan Suli Barat, Tipe A. 5. Kecamatan Belopa, Tipe A. 6. Kecamatan Belopa Utara, Tipe A. 7. Kecamatan Kamanre, Tipe A. 8. Kecamatan Bajo, Tipe A. 9. Kecamatan Bajo Barat, Tipe A. 10. Kecamatan Ponrang Selatan, Tipe A. 11. Kecamatan Bua Ponrang, Tipe A. 12. Kecamatan Ponrang, Tipe A. 13. Kecamatan Bua, Tipe A. 14. Kecamatan Latimojong, Tipe A. 15. Kecamatan Basse Sangtempe, Tipe A. 16. Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Tipe A. 17. Kecamatan Walenrang, Tipe A. 18. Kecamatan Walenrang Utara, Tipe A. 19. Kecamatan Walenrang Barat, Tipe A. 20. Kecamatan Walenrang Timur, Tipe A. 21. Kecamatan Lamasi, Tipe A. 22. Kecamatan Lamasi Timur, Tipe A. Pasal 5 (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. (2) Kelurahan ..... -13- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kelurahan Bonepute Kecamatan Larompong Selatan. b. Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong. c. Kelurahan Suli Kecamatan Suli. d. Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat. e. Kelurahan Senga Kecamatan Belopa. f. Kelurahan Tanamanai Kecamatan Belopa. g. Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa. h. Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa. i. Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara. j. Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara. k. Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo. l. Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre. m. Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan. n. Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang. o. Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang. p. Kelurahan Noling Kecamatan Bupon. q. Kelurahan Sakti Kecamatan Bua. r. Kelurahan Bulo Kecamatan Walenrang. s. Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara. t. Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi. (3) Pembentukan .... -14- (3) Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 6 (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksananaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. pengoorganisasian penyusunan kebijakan Daerah; b. pengoorganisasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan e. pelaksanaan ...... -15- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 7 (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD. Bagian Ketiga ..... -16- Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Pasal 8 (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat ..... -17- Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 9 (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 ........ -18- Paragraf 2 Dinas Kesehatan Pasal 10 (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 ..... -19- Paragraf 3 Dinas Perikanan Pasal 11 (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perikanan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan Perikanan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 ..... -20- Paragraf 4 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pasal 12 (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 4, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 5 .... -21- Paragraf 5 Dinas Pemadam Kebakaran Pasal 13 (1) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 5, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 6 ..... -22- Paragraf 6 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Pasal 14 (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 6, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; d. pelaksanaan ..... -23- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Pasal 15 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 7, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; c. pelaksanaan .... -24- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 8 Dinas Lingkungan Hidup Pasal 16 (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 8, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; d. pelaksanaan .... -25- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 9 Dinas Ketahanan Pangan Pasal 17 (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 9, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 10 ..... -26- Paragraf 10 Dinas Pariwisata Pasal 18 (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 10, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pariwisata; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 11 ..... -27- Paragraf 11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasal 19 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 11, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 12 .... -28- Paragraf 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 20 (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 12, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 13 ..... -29- Paragraf 13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 21 (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 13, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. pelaksanaan .... -30- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 22 (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 14, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. pelaksanaan ...... -31- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 23 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 15, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan ..... -32- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 24 (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 16, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas .... -33- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 17 Dinas Perdagangan Pasal 25 (1) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 17, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ..... -34- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 18 Dinas Perhubungan Pasal 26 (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 18, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ...... -35- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pasal 27 (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 19, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas .... -36- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 20 Dinas Pertanian Pasal 28 (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 20, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ..... -37- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 21 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 29 (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 21, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ...... -38- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 22 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 30 (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 22, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan ..... -39- melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 23 Dinas Sosial Pasal 31 (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 23, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan .... -40- Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Sosial; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 24 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pasal 32 (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 24, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ..... -41- (2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 25 Dinas Pertanahan Pasal 33 (1) Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 25, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ..... -42- (2) Dinas Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanahan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Badan Daerah Paragraf 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 34 (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan ..... -43- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 ..... -44- Paragraf 2 Badan Pendapatan Daerah Pasal 35 (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; dan e. pelaksanaan ..... -45- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c. pemantauan ..... -46- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pasal 37 (1) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, angka 4, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan ..... -47- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 38 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf e, angka 5, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana. (2) Badan .... -48- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi; b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Kecamatan Pasal 39 (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di Wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Pengordinasian ..... -49- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan i. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian ketujuh Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pasal 40 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 masing-masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI ..... -50- BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 41 (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (Dua) Klasifikasi yaitu : a. kelas A; dan b. kelas B. (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 42 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. (2) Kepala ...... -51- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional Guru dan Pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur. (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan. (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap ..... -52- tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan. (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan. (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia. (13) Organisasi ...... -53- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (14) Unit Pelaksana Teknis bidang Pendidikan dan Unit Pelaksana bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. BAB VII STAF AHLI BUPATI Pasal 43 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (Tiga) Staf Ahli. (4) Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (5) Pembentukan dan nomenklatur Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII .... -54- BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 44 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini. b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas kegiatan dan anggaran Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016. c. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir Tahun 2016. d. Badan ...... -55- d. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. f. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Unit ..... -56- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 6); b. Peraturan ..... -57- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 10); c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat KORPRI dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009 .... -58- Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat KORPRI dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 11); d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7); e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47 ..... -59- Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
67

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Batubara No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Batubara No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

Download file:

Perda_Batubara_Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download file:

Perda Sabu Raijua No. 7 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.