PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.510 peraturan dalam 0,133 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.010/2022
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Australia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.012/2022
Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 199/PMK.012/2020 tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2022
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
  2. PMK No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2022
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.010/2022
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 81/PMK.010/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2022
Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 53.8 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perumahan, Permukiman

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERWALI Kota Pontianak No. 17 Tahun 2021 tentang RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 07` Tahun 2022
TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

Dana Desa

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 53.29 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERWALI Kota Pontianak No. 12 Tahun 2021 tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan