Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Air
Tanah, Nilai Perolehan Air Tanah di wilayah Jawa Barat
wajib disesuaikan dengan aturan dimaksud;
b. bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah, besarnya Nilai Perolehan Air
Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
tersebut dalam huruf a dan b di atas, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar
Penetapan Pajak Air Tanah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 16, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun
2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun
2011
KETENTUAN UMUM
NILAI PEROLEHAN AIR
KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR
PAJAK AIR TANAH
PELAPORAN PENGAMBILAN AIR TANAH
PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT KONTROL
PENGAMBILAN AIR TANAH
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH
20 HALAMAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa petunjuk teknis dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan telah ditetapkan dengan perwal No. 244 Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 79 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2011 sebagaiman telah diubah menjadi PP No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021; Perda Kota Bandung No. 07 Tahun 2018; Perwal No. 244 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perwal No. 55 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang perwal tentang perubahan ketiga atas peraturan wali kota bandung No. 244 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 98 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara signifikan, maka perlu adanya pemberian Stimulus;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 23 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Daerah dapat mengurangkan ketetapan Pajak Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak yang ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/MK.07/2010 tentang Badan atau lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai jual Objek Pajak Sebagai Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
mengatur tentang pemberian stimulus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hasil penyesuaian nilai jual objek pajak yang memuat aturan dan pengecualian pemberian stimulus PBB-P2 kepada wajib pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019 tentang Pajak daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Pajak sarang Burung Walet;
UU No 9 Tahun 1965; UU no 19 Tahun 1997; UU No 17 Tahun 2003; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang subjek an objek Pajak sarang Burung Walte, tarif, dasar pengenaan, cara penghitungan pajak, pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pembukuan danpemeriksaan, sanksi administrasi, tugas dan tanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab batang No 18 Tahun 2011 tentang Pajak sarang Burung walet (Berita Dearah Kab Batang Tahun 2012 No 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 98 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban wajib pajak karena pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi, Pemko Semarang perlu memberikan pengurangan ketetapan PBB Perkotaan Tahun 2019; bahwa berdasarkan Pasal 107 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan atas Ketetapan Pajak Terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Wajib Pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perwal tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan PBB Perkotaan Tahun 2019;
UU No 16 tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 13 tahun 2011; Perda Kota Semarang No 14 tahun 2016; Perwal Semarang No 89 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengurangan ketetapan PBB Perkotaan Tahun 2019 dan pengecualiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 98 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Pajak Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Subang
Nomor 93 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
