BARANG MILIK DAERAH - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang
melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang
milik daerah yang benar, akurat serta bisa
dipertanggungjawabkan melalui sensus setiap 5 (lima)
tahun sekali, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Sensus Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus
Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, petunjuk teknis sensus BMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan Serta Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemeliharaan dan penangan jalan serta saluran infrastruktur jalan, perlu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan dan Penangan Bahu Jalan Serta Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/Prt/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Rencana Umum Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Survey Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pemrograman Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pembiayaan Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Perencanaan Teknis Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Penilik Jalan, Penyelenggaraan Urusan Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pembinaan, Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Kabupaten Langkat dan untuk mendapatkan data yang reliabel sesuai dengan azas fungsional, akuntabilitas dan azas kepastian nilai, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
Bahwa penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan melalui proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang MIlik Daerah Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 TAHUN 2016; Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelengara sensus dan petunjuk pelaksana sensus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 26 Tahun 2017
PEDOMAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka penyajian nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tertib, tepat, akurat dan akuntabel, serta menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik guna mengakomodir pengaturan mengenai penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual, perlu dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Barang Milik Daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati;
b. bahwa Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No. 1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014;6.PP No.71 Tahun 2010 ;7.PP No.27 Tahun 2014 ;8.PMDN No.19 Tahun 2016;9.PMKRI No.69/PMK.06/2016 ;10.Perda No.6 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD pada OPD
;3.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD antara pengguna barang dan pengelola barang;4.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD antara bidang BMD dengan bidang akuntasi pada badan pengelolaan keuangan daerah;5.penyajian dan pelaporan hasil rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD;6.pembinaan dan pengawasan;7.sanksi;8.ketentuan lain lain;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
49 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Materi Pokok: Jenis aset Desa, Pengelolaan aset Desa, Perencanaan aset Desa, Pengadaan aset Desa, Penggunaan aset Desa, Pemanfaatan aset Desa, Pengamanan aset Desa, Pemeliharaan aset Desa, Penghapusan dan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Jumlah Halaman: 38 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2017
penyewaan - stadion - pakansari - untuk - pertandingan - sepak - bola
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2017/22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyewaan Stadion Pakansari Untuk Pertandingan Sepak Bola
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menigkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan stadion Pakansari untuk Pertandingan sepak bola dalam bentuk sewa maka perlu membentuk Perbup tentang Penyewaan Stadion Pekansari untuk Pertandingan Sepak Bola.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 150 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahu 2016; Permen Keuangan No. 57/PMK.06/2016; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 42 tahun 2016; Perbup Bogor No. 46 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Objek Sewa Stadion Pakansari, Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Formula Tarif Sewa, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Biaya Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
23 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
