PP No. 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Mengubah :
PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
PP No. 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
PP No. 43 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Jembrana Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Untuk Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana hari jumat 14 September 2007, dengan agenda penyampaian laporan dari Panitia Anggaran atas Keputusan Gubernur Bali. Nomor 682/01-II/HK/2007 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Jembrana tentang Perubahan APBD TA. 2007 dari Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007 dan Pembahasan terkait dengan Renja Perubahan Dewan Tahun 2007 ;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 September 2007 dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 28 Taaun 2007 tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 September 2007 maka Peraturan Bupaii Jembrana Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2007 perlu dilakukan Perubahan/penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana.
Undang - Undang Nomor 69 Tabun l 958
Undang ·- Undang Nomor 28 Talun 1999
Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007
Pasal II Peraturan Bupati ini Mulai Berlaku tanggal 14 September 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2007.
-
-
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2008 Di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
A. Bahwa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Sebagai Bagian
Dari Upaya Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten
Kotawaringin Barat Sangat Penting Artinya Untuk Mendorong
Peningkatan Peran Serta Pekerja Dalam Pelaksanaan Proses Produksi
Melalui Mekanisme Penetapan Upah Minimum;
B. Bahwa Kondisi Perekonomian Pada Saat Ini Memungkinkan Untuk
Mewujudkan Penetapan Upah Yang Realistis Sesuai Dengan Kondisi
Daerah, Sehingga Perlu Peninjauan Kembali Terhadap Upah Minimum
Kabupaten Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Yang Mengacu
Kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2007.
Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum
Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2008 Di Kabupaten Kotawaringin
Barat, Dengan Perincian Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran
Peraturan Ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 31 Tahun 2007
Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLAS D - PENCABUTAN KEPUTUSAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2007/No.18 Seri E Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo, Puskesmas Purwodadi dan Puskesmas Kutoarjo telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Klas D; bahwa sesuai telaah hasil kunjungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perbaikan mutu pelayanan dan proses perizinan di RSUD Purwodadi dan RSUD Kutoarjo, menyimpulkan bahwa di RSUD Purwodadi dan RSUD Kutoarjo masih terdapat beberapa kekurangan sesuai persyaratan RSU Klas D; bahwa sebagai tindak lanjut telaah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan berdasarkan pertimbangan teknis dan administratif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk mengembalikan status Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kutoarjo menjadi Puskesmas Rawat Inap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2007
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penyesuaian nominal tunjangan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 huruf b; perubahan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2007.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diubah.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 05 Tahun 2004 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai perkembangan dan keadaan, maka alokasi biaya pemungutan bagi aparat pelaksana pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dalam ketentuan Pasal 6 Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 05 Tahun 2004 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaan Negaa Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negaa Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah, Retribusi daerah dan Pendapatan Lain-lain;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9).
Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasl kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja. Anaiisa Standar Beianja, Standar Satuan Harqa, dan Standar Pelayanan Minimal; bahwa dalam ranaka efisiensi dan etektivitas penvusunan anggaran perlu adanva penvetaraan harca setiap kegiatan pada instansi: bahwa berdasarkan pertimbanqan sebaqaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Pati.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 23 Tahun 2005; PP no. 24 tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP NO. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PERDA Kab. Pati Nomor 23 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai Analisa Standar Belanja yang dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama keqiatan yang berlaku sama untuk seluruh lnstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Penerapen Analisa Standar Belanja bertuiuan untuk meninqkatken efisiensi biaya dan erektlvltas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pegendalian anggaran. Dalam hal terjadi perubahan harga Standarisasi Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerinteh Kabupaten Pati, make dilakukan kebijakan penyesuaian lndeks Analisa Standar Belanja yang besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah oaeran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2007.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
