Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 - 2040.
ABSTRAK:
Bahwa guna menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan urusan perumahan dan kawasan permukiman berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 - 2040.
Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6004); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016–2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018–2023 (Lembaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33).
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Rencana Pembanggunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanah Laut 2020-2024, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Asas dan Prinsip;
Fungsi, Kedudukan dan Ruang Lingkup;
Sistematika RP3KP;
Penyelengaraan RP3KP;
Jangka Waktu;
Peran Serta Masyarakat;
Kerja Sama;
Pembinaan dan Pengawasan;
Pembiyaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
146 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 103, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 63018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penataan Ruang Kawasan Kebayoran Baru
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung tercapainya kawasan Kebayoran Baru yang sesuai dengan tata aturan dan arahan pembangunan yang
berorientasi pada integrasi kawasan dengan sarana angkutan umum massal, Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Kawasan Kebayoran Baru perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Gubernur ini mengatur acuan perencanaan, pengembangan, dam pemanfaatan ruang pada Kawasan Kebayoran Baru yang meliputi batas wilayah dan luas wilayah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Kawasan Kebayoran Baru
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 103
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Kearsipan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Kearsipan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga serta Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 43 Tahun 2007;
UU No 43 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
PP No 28 tahun 2012;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015;
PerDa Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2019;
PerDa Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020;
PerDa Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016.
J enis Retensi Arsip melipu ti :
a. Urusan Kearsipan;
b. Urusan Kesehatan;
c. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
d. Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;
e. Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kebudayaan;
dan
f. Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Retensi Arsip sebagaimana dimaksud memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal dan keterangan.
Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Peraturan ini memperhatikan ketentuan:
a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam j angka waktu terten tu;
b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluwarsa penuntutan hukum; dan
c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik, kebugaran, dan kesehatan masyarakat, perlu adanya gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergitas upaya promotif dan preventif yang dilakukan sehingga mampu meningkat produktivitas masyarakat, dan bahwa salah satu amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yaitu Gubernur diinstruksikan untuk menyusun kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.
Materi pokok: Unsur Pelaksana, Jenis Kegiatan, Forum, Laporan, dan Pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 26 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 103 Tahun 2021
PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DARI PROSES PTSL TERKAIT PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI KABUPATEN BONE BOLANGO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD 2021 (103)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pengurangan dan Keringanan BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Proses PTSL Terkait Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Pasal 20 Ayat (1) Perda Kab. Bone Bolango No. 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Has atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perda Kab. Bone Bolango No. 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda Kab. Bone Bolango No. 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2006 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Bea Perolehan Has atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Proses PTSL Terkait Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penerimaan pengurangan/keringanan, besaran pengurangan/keringanan, waktu pemberikan pengurangan/keringanan, pelaporan, kompensasi, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 103 Tahun 2021
kewenangan - kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - dinas - perdagangan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD 2021/No.103
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Mendagri No. 061/5875/OTDA dan Surat Mendagri No. 800/8572/OTDA Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemda se Prov Jabar maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendag No. 96 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
43 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 103 Tahun 2021
PERBUP Kab. Batang No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mencabut :
PERBUP Kab. Batang No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali
organisasi dan tata kerjanya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan
penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang; bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD Tahun 2021 No.103
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah
diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sehingga tata naskah dinas pada
pemerintah desa sebagai dokumen administratif
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu
diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang
cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan
tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya,
memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. bahwa pedoman umum tata naskah dinas sangat
dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan,
ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas
penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang
diselenggarakan dengan menggunakan media
elektronik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Pada Pemerintah Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016;Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedaman tata naskah dinas pada pemerintah desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
92 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
