Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.351 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pembinaan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 1 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran
Download file:
Perpres No.18 Tahun 1964.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pembentukan Dewan Angkutan Darat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 23 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1960 Tentang Dewan Angkutan Darat
Download file:
Perpres No.6 Tahun 1960.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 1959
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Dewan Angkatan Laut
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 16 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1959
Download file:
Perpres No.14 Tahun 1959.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Download file:
Keppres Nomor 21 Tahun 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta
Download file:
Keppres 12 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
Mengubah
  1. KEPPRES No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
Download file:
Keppres 12 Tahun 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Transportasi Darat/Laut/Udara
Download file:
Keputusan_Presiden_No_16_th_2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Transportasi Darat/Laut/Udara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_3_th_2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2003
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
  2. KEPPRES No. 74 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon Sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Jakarta - Tangerang Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Palimanan - Plumbon Dan Gerbang Tol Cikarang Timur
  3. KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
  4. KEPPRES No. 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon Sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Jakarta – Tangerang Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Palimanan – Plumbon Dan Gerbang Tol Cikarang Timur
  5. KEPPRES No. 83 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Kalihurip Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarip Tol
Download file:
Keputusan_Presiden_no_106_th_2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 105 Tahun 2003
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-Sadang Dan Ruas Padalarang-Cikamuning Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_105_th_2003.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan