Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1990.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1967.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1961.pdf

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1956

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

UU Nomor 29 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1956

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

Download file:

UU Nomor 28 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 1954

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

APBN Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 59 Tahun 1954.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Download file:

PP_Pengganti_UU_No_1_th_2004.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PP Nomor 38 Tahun 2023.pdf

Dana Bagi Hasil - Perkebunan Sawit

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN 2023 (101), TLN (6884): 10 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas yang membawa dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit, Pemerintah perlu mengatur dan menetapkan jenis dana bagi hasil lainnya berupa bagi hasil perkebunan sawit.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022.
PP ini mengatur mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DBH Sawit merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari penerimaan negara atas: 1) bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif bea keluar; dan 2) pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif pungutan ekspor. Pagu DBH Sawit ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara 1 (satu) tahun sebelumnya.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Pagu DBH Sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4% (empat persen) dari penerimaan negara yang dibagikan kepada: 1) provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen); 2) kabupaten/kota penghasil sebesar 60% (enam puluh persen); dan 3) kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20% (dua puluh persen).
Lampiran file: 13 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 10, penjelasan hlm 11 sd 13)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 43 Tahun 2021.pdf

Penyelesaian - Ketidaksesuaian - Tata Ruang - Kawasan Hutan - Izin - Hak Atas Tanah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 43, LN.2021/No.53, TLN No.6655, jdih.setkab.go.id : 27 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin, dan/atau Hak Atas Tanah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak pengelolaan, yang terjadi dengan atau di dalam: 1) Batas Daerah; 2) Kawasan Hutan; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 4) Izin; 5) Konsesi; 6) Hak Atas Tanah dan/atau Hak pengelolaan; 7) Garis Pantai; 8) Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilaya (RZ KAW), dan/atau Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K); dan/atau 9) Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Mencabut

PP No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan

Download file:

PP Nomor 26 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Bidang - Pertanian

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2021/No.36, TLN No.6638, jdih.setkab.go.id : 96 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 2000; UU Nomor 18 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2010; UU Nomor 39 Tahun 2014; UU Nomor 22 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai beberapa subsektor di bidang pertanian, antara lain perkebunan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan. Pada subsektor Perkebunan, PP ini mengatur kembali penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kewajiban pembangunan kebun bagi unit pengolahan Perkebunan tertentu dan perbenihan Perkebunan. Pada subsektor hortikultura diatur mengenai usaha perbenihan meliputi Pemuliaan, Produksi Benih, Sertifikasi Benih, dan Peredaran Benih serta sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga. Pada Pengaturan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.
Penjelasan 23 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 1967.