Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 70 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 406 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Proses Bisnis

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mengubah

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan

Download file:

PERGUB 406 TAHUN 2016.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik - Proses Bisnis

2016

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 406, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72303

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan tenggang waktu kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersifat sementara dalam proses pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik dan pemberian rekomendasi teknis, Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 perlu disempurnakan dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 std terakhjir dengan UU No. 9 Th. 2015; Perda No. 12 Th. 2013; Pergub No. 57 Th. 2014 stdd Pergub No. 7 Th. 2016; Pergub No. 271 Th. 2014
PERGUB ini mengatur mengenai perubahan ketentuan ayat (2) Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014
2 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 Tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perizinan Dan Non Perizinan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Proses Bisnis

Status Peraturan

Dicabut dengan

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mengubah

Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 62124)

Download file:

PERGUB 162 TAHUN 2016.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik - Proses Bisnis

2016

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 162, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72113

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 Tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perizinan Dan Non Perizinan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk mempercepat proses perizinan dan non perizinan, Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 perlu disempurnakan dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 30 Th. 2014; PP No. 16 Th. 1994 stdd PP No. 40 Th. 2010; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 96 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006 std terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 24 Th. 2006; Permendagri No. 20 Th. 2008; Perda No. 12 Th. 2013; Pergub No. 146 Th. 2015
PERGUB ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015, yaitu ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5)

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2016.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015
4 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 271 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Proses Bisnis

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Diubah dengan

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 406 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan

Mencabut

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34

Download file:

PERGUB NO 271 TAHUN 2014.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik - Proses Bisnis

2014

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 271, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 72138

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014, maka perlu pengaturan lebih lanjut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 28 Th. 1999; UU No. 31 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 20 Th. 2001; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 37 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 stdd Perpu No. 2 Th. 2014; PP No. 68 Th. 1999; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 96 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006 std terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 24 Th. 2006; Permenpan No. PER.05/M.PAN/04/2009; Permendagri No. 33 Th. 2011 Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 12 Th. 2013; Pergub No. 55 Th. 2014; Pergub No. 57 Th. 2014; Pergub No. 59 Th. 2014
PERGUB ini mengatur mengenai penelitian teknis/pengujian fisik secara mandiri; penelitian teknis/pengujian fisik secara bersama, dan penelitian teknis/pengujian fisik oleh SKPD/UKPD teknis, yang didasarkan pada kesiapan dan jumlah pegawai BPTSP; ketersediaan peralatan pendukung teknis di BPTSP; tingkat kesulitan penanganan/penyelesaian izin dan non izin; dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014
12 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Anjungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

PERGUB_NO_44_TAHUN_2011.pdf

Pariwisata dan Kebudayaan - Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Proses Bisnis

2011

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 49

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Anjungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 PERDA No. 10 Th. 2008 dan Pasal 72 PERGUB No. 107 Th. 2009, maka perlu menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PERMENDAGRI No. 59 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 45 Th. 2008; PERDA No. 10 Th. 2008; PERGUB No. 107 Th. 2009.
PERGUB ini mengatur mengenai Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Eselon; Tata Kerja; Kepegawaian; Keuangan; Aset; Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja; Pelaporan dan Akuntabilitas; serta Pengawasan Anjungan Provinsi DKI Jakarta

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2011.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Anjungan Provinsi DKI Jakarta
16 Hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Limbah Lingkungan Dan Air Tanah

Abstrak

Lingkungan Hidup Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Proses Bisnis

Download file:

PERGUB_NO_25_TAHUN_2011.pdf

Lingkungan Hidup - Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Proses Bisnis

2011

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 30

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Limbah Lingkungan Dan Air Tanah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 PERDA Nomor 10 Th. 2008 dan Pasal 64 PERGUB No. 165 Th. 2009, maka perlu menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum Pergub ini adalah UU No. 8 th. 1947 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 32 Th. 2009; PP No. 6 Th. 2004 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2004; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PERMENDAGRI No. 59 Th. 2007; PERMNDAGRI No. 45 Th. 2008; PERDA No. 10 Th. 2008; PERGUB No. 165 Th. 2009.
PERGUB ini mengatur mengenai Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Eselon; Tata Kerja; Kepegawaian; Keuangan; Aset; Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja; Pelaporan dan Akuntabilitas; serta Pengawasan Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2011.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah
17 Hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara / Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Keputusan Gubernur Nomor 492 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Download file:

PERGUB_NO_23_TAHUN_2011.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara / Daerah - Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Proses Bisnis

2011

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 47

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan

ABSTRAK:

bahwa PERGUB No. 29 Th. 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini dan berdasarkan Pasal 133 ayat (3) PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PEMENDAGRI No. 59 Th. 2007, maka perlu menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1985; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2005; UU No. 33 th. 2004; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 2 Th. 2008; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 50 Th. 2007; PERPRES No. 54 Th. 2010; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PERMENDAGRI No. 59 Th. 2007; PMK No. 168/PMK.07/2008; PMK No. 40/PMK.05/2009; PERMENDAGRI No. 24 Th. 2009; PERDA No. 5 Th. 2007; PERDA No. 10 Th. 2008; PERGUB No. 37 Th. 2011.
PERGUB ini mengatur mengenai Pengalokasian; Pemberian; Mekanisme; Laporan dan Pertanggungjawaban; Audit; Pengawasan; Larangan; serta Pembiayaan pelaksanaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERGUB No. 29 Th. 2009; PERGUB No. 181 Th. 2009; dan Keputusan Gubernur No. 492 Th. 2009
34 Hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis

Download file:

PERGUB_NO_15_TAHUN_2011.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Struktur OrganisasI - Proses Bisnis

2011

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 15, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 22

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 32 PERDA No. 4 Th. 2009 dan Pasal 35 ayat (5) PERDA No. 4 Th. 2009, maka perlu menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 40 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; PP No. 16 Th. 1994; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PERMENDAGRI No. 59 Th. 2007; PERDA No. 10 Th. 2008; PERDA No. 4 Th. 2009; PERGUB No. 150 Th. 2009.
PERGUB ini mengatur mengenai Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Eselon; Tata Kerja; Kepegawaian; Keuangan; Aset; Peserta; Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja; Pelaporan dan Akuntabilitas; serta Pengawasan Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2011.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
21 Hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Proses Bisnis

Download file:

PERGUB_NO_14_TAHUN_2011.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Proses Bisnis

2011

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 14, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 17

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 111 PERPRES No. 54 Th. 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Th. 2010, Pasal 149 PERDA No. 10 Th. 2008, dan Pasal 56 PERGUB No. 88 Th. 2009, maka perlu menetapkan PERGUB.
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PERPRES No. 54 Th. 2010; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PERMENDAGRI No. 59 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 45 Th. 2007; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Th. 2010; PERDA No. 10 Th. 2008; PERGUB No. 88 Th. 2009.
PERGUB ini mengatur mengenai Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Eselon; Tata Kerja; Kepegawaian; Keuangan; Aset; Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja; Pelaporan dan Akuntabilitas; Pengawasan Unit LPSE

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2011.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Unit LPSE
20 Hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur No. 134 Th. 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta

Download file:

PERGUB_NO_11_TAHUN_2011.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Struktur OrganisasI - Proses Bisnis

2011

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 19

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 149 PERDA No. 10 Th. 2008 dan Pasal 72 PERGUB No. 107 Th. 2009, maka perlu menetapkan PERGUB.
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PERMENDAGRI No. 59 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 45 Th. 2008; PERDA No. 10 Th. 2008; PERGUB No. 107 Th. 2009.
PERGUB ini mengatur mengenai Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Eselon; Tata Kerja; Kepegawaian; Keuangan; Aset; Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja; Pelaporan dan Akuntabilitas; serta Pengawasan Balai Konservasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2011.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur No. 134 Th. 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Balai Konservasi
16 Hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Prosedur Pembayaran Utang Daerah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara / Daerah Proses Bisnis

Download file:

PERGUB_NO_10_TAHUN_2011.pdf

Piutang, Utang, dan Hibah Negara / Daerah - proses bisnis

2011

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 10, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 39

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pembayaran utang PEMDA, perlu disusun suatu prosedur pembayaran utang pihak ketiga dan/atau utang tunjangan dengan menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 56 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PERPRES No. 54 Th. 2010; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PERMENDAGRI No. 59 Th. 2007; PERDA No. 5 Th. 2007; PERDA No. 10 Th. 2008; PERGUB No. 133 Th. 2007; PERGUB No. 129 Th. 2008; PERGUB No. 130 Th. 2008 stdd PERGUB No. 174 Th. 2009; PERGUB No. 25 Th. 2009; PERGUB No. 39 Th. 2009.
PERGUB ini mengatur mengenai Kriteria Utang Pihak Ketiga dan/atau Utang Tunjangan yang Dibayar; Alokasi Penganggaran Pembayaran Utang Pihak Ketiga Dan Utang Tunjangan; Pencairan Pembayaran Utang Pihak Ketiga atau Utang Tunjangan; serta Pengawasan dan Pengendalian BPKD

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
7 Hal.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT