Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2011

Prosedur Pembayaran Utang Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERGUB ini mengatur mengenai Kriteria Utang Pihak Ketiga dan/atau Utang Tunjangan yang Dibayar; Alokasi Penganggaran Pembayaran Utang Pihak Ketiga Dan Utang Tunjangan; Pencairan Pembayaran Utang Pihak Ketiga atau Utang Tunjangan; serta Pengawasan dan Pengendalian BPKD

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

07 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2011

Tanggal Berlaku

01 Januari 2011

Sumber

Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 39

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH - PROSES BISNIS

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 22 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB_NO_10_TAHUN_2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Piutang, Utang, dan Hibah Negara / Daerah - proses bisnis
2011
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 10, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 39
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Prosedur Pembayaran Utang Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pembayaran utang PEMDA, perlu disusun suatu prosedur pembayaran utang pihak ketiga dan/atau utang tunjangan dengan menetapkan PERGUB. Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 56 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PERPRES No. 54 Th. 2010; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 stdd PERMENDAGRI No. 59 Th. 2007; PERDA No. 5 Th. 2007; PERDA No. 10 Th. 2008; PERGUB No. 133 Th. 2007; PERGUB No. 129 Th. 2008; PERGUB No. 130 Th. 2008 stdd PERGUB No. 174 Th. 2009; PERGUB No. 25 Th. 2009; PERGUB No. 39 Th. 2009. PERGUB ini mengatur mengenai Kriteria Utang Pihak Ketiga dan/atau Utang Tunjangan yang Dibayar; Alokasi Penganggaran Pembayaran Utang Pihak Ketiga Dan Utang Tunjangan; Pencairan Pembayaran Utang Pihak Ketiga atau Utang Tunjangan; serta Pengawasan dan Pengendalian BPKD
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. 7 Hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521