Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 109 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Rencana Induk Pengembangan Geopark Kelimutu - Ende Tahun 2024 - 2034

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

Perbup Ende No. 22 Tahun 2024.pdf

pengembangan-induk-rencana

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 22

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Induk Pengembangan Geopark Kelimutu - Ende Tahun 2024 - 2034

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (geopark) Indonesia Tahun 2021 - 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Geopark Kelimutu - Ende Tahun 2024 - 2034.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Tahun 2021-2025.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tema, Visi dan Misi; Bab 3. Perlindungan Geopark Kelimutu - Ende; Bab 4. Pendidikan di Kawasan Geopark Kelimutu - Ende; Bab 5. Pemanfaatan Geopark Kelimutu-Ende Secara Berkelanjutan; Bab 6. Indikasi Program Pengembangan; Bab 7. Kelembagaan; Bab 8. Ketentuan Lain-Lain; Bab 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
15 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Demak

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2024-perbup-3321-019-1719557242.pdf

pedoman penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2024/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Demak

ABSTRAK:

bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Kabupaten Demak, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan; bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, efektif, dan efisien serta menjamin kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Wilayah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Unsur dan Prinsip Nama Rupabumi, Penyelenggara Nama Rupabumi, Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Penggunaan Nama Rupabumi Baku dan Perubahan Nama Rupabumi Baku, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
13 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Batas Wilayah Adat di Kabupaten Buru

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

PERBUP NO. 3 TAHUN 2024.pdf

Batas Wilayah Adat di Kabupaten Buru

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD. NO. 2024/03, LL KAB. BURU : 16 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Wilayah Adat di Kabupaten Buru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dan mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu dilakukan penegasan batas wilayah adat di Kabupaten Buru; bahwa penegasan batas wilayah adat dilaksanakan untuk memberikan kejelasan batas wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Buru; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada para pihak dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat perlu pengaturan tentang batas wilayah adat di Kabupaten Buru; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Adat di Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur mengenai Batas Wilayah Adat di Kabupaten Buru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN DISKOTEK,KARAOKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2024pb51081 (1)buleleng.pdf

PEMBERIAN-INSENTIF-FISKAL-KEPADA-PELAKU-USAHA-HIBURAN-DISKOTEK-KARAOKE-KELAB-MALAM-BAR-DAN-MANDI-UAP/SPA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, SERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN DISKOTEK,KARAOKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,erta mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah, dipandang perlu memberikan insentif fiskal dibidang pajak daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Besaran Tarif,Insentif Fiskal Pajak Daerah,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
-
-
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 46 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

PERBUP NO 46 TH 2023 ocr.pdf

geospasial

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, LD.2023/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

ABSTRAK:

bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi Satu Data Kabupaten Purbalingga yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur hal-hal tentang penyelenggaraan informasi geospasial (IG), yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jaringan IG Daerah dan simpul jaringan IG Daerah, pengelolaan Data Geospasial (DG), pengumpulan DG Daerah, pengolahan DG Daerah dan IG Daerah, penggunaan IG, koordinasi dan sinkronisasi, kerja sama, peran serta masyarakat dan dunia usaha, sumber daya manusia dan pembiayaan penyelenggaraan IG Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

Perbup Grbg 34_2023.pdf

informasi geospasial

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2023/NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi termasuk informasi geospasial dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa informasi geospasial diperlukan sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan sektor lainnya; bahwa agar penyelenggaraan informasi geospasial menghasilkan data yang akurat, lengkap, terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Simpul Jaringan, Pengelolaan iG, Pelaksanaan Penyelenggaraan IG, Koordinasi dan Sinkronisasi, Sinergisitas, Peran Serta dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

PERBUP Pati 26_2023.pdf

informasi geospasial

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2023/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan informasi geospasial perlu dilaksanakan secara akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan; bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Informasi Geospasial Tematik diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaran IG, Kegiatan Penyelenggaraan IG, Koordinasi dan Sinkronisasi, Kerja Sama, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Wonogiri

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

perbup wonogiri 17_2023.pdf

informasi geospasial

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2023/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi satu data Kabupaten Wonogiri yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah; bahwa pengelolaan satu data geospasial memerlukan kelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 45 ayat (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Informasi GeospasiaJ menyatakan bahwa Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial pusat oleh Badan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan lnformasi Geospasial Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Penyelenggaraan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial, Sumber Daya, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

Perbup Dmk 15_2023.pdf

informasi geospasial

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2023/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah

ABSTRAK:

bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak yang diperlukan untuk mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah; bahwa pengelolaan satu data geospasial memerlukan kelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan Jaringan Informasi Geospasial Pusat Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Geospasial Dasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan JIGD, Sinergitas, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

PERBUP NO 15 THN 2023.pdf

geospasial-jaringan informasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2023/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial dan dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang lnformasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Jaringan lnformasi Geospasial Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 4 Tahun 2011; UU No 82 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 28 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan lnformasi Geospasial No 2 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No 30 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Selatan No 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 6 tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data, sumber daya manusia, peran serta masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah, kerja sama, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
16 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT