Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Ibu Kota Negara, IKN

Download file:

Perpres Nomor 64 Tahun 2022.pdf

Perpres Nomor 64 Tahun 20...XI, XIII sd XVII.pdf

Perpres Nomor 64 Tahun 2022 - Lampiran IX.pdf

Perpres Nomor 64 Tahun 2022 - Lampiran X.pdf

Perpres Nomor 64 Tahun 2022 - Lampiran XII.pdf

Rencana Tata Ruang - Kawasan Strategis Nasional - Ibu Kota Nusantara - Tahun 2022-2024

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 64, LN.2022/No.104, jdih.setneg.go.id: 202 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai: cakupan kawasan strategis nasional ibu kota nusantara; peran dan fungsi rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; rencana struktur ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; rencana pola ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; kawasan strategis pada Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; arahan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; pengelolaan Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara; dan jangka waktu dan peninjauan kembali Kawasan Strategis Nasional lbu Kota Nusantara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Kawasan Strategis Nasional (KSN) lbu Kota Nusantara (IKN) merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN), Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN), dan perairan pesisir IKN.
Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara berperan sebagai operasionalisasi Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di KSN Ibu Kota Nusantara.
Lampiran: 17 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Ibu Kota Negara, IKN

Download file:

Perpres Nomor 63 Tahun 2022.pdf

2. Lampiran Salinan Perpr...hun 2022 (BAB I).pdf

3. Lampiran Salinan Perpr...un 2022 (BAB II).pdf

4. Lampiran Salinan Perpr...n 2022 (BAB III).pdf

5. Lampiran Salinan Perpr...un 2022 (BAB IV).pdf

6. Lampiran Salinan Perpr...hun 2022 (BAB V).pdf

7. Lampiran Salinan Perpr...un 2022 (BAB VI).pdf

8. Lampiran Salinan Perpr...n 2022 (BAB VII).pdf

PERPRES 63 TAHUN 2022.zip

Perincian - Rencana Induk - Ibu Kota Nusantara

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 63, LN.2022/No.103, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Perincian Rencana Induk lbu Kota Nusantara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai perincian rencana induk ibu kota nusantara yang berfungsi sebagai pedoman bagi otorita Ibu Kota Nusantara, pemerintah pusat, Lembaga Negara, pemerintah daerah mitra, menteri/kepala lembaga, kepala daerah, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, badan usaha otorita, badan usaha dan/atau investor dalam pelaksanaan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Penahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan lbu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara meliputi uraian kegiatan dalam tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dengan penjabaran tahapan: 1) tahap I tahun 2022-2024; 2) tahap II tahun 2025-2029; 3) tahap III tahun 2030-2034; 4) tahap IV tahun 2035-2039; dan 5) tahap V tahun 2040-2045.
Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
Lampiran 7 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Otorita Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Ibu Kota Negara, IKN

Download file:

Perpres Nomor 62 Tahun 2022.pdf

Otorita - Ibu Kota Nusantara

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 62, LN.2022/No.102, jdih.setneg.go.id: 35 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) struktur organisasi; 3) Dewan Penasihat; 4) pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara; 5) pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; 6) Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara; 7) partisipasi masyarakat; dan 8) laporan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Ibu Kota Negara, IKN

Download file:

Keppres Nomor 25 tahun 2024.pdf

Satuan Tugas - Percepatan Investasi - Ibu Kota Nusantara

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 25, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara

ABSTRAK:

Untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan, perlu dibentuk Satuan Tugas.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 3 Tahun 2022; dan PP Nomor 12 Tahun 2023.
Keppres ini menetapkan Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 7 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Ibu Kota Negara, IKN

Download file:

Keppres Nomor 14 Tahun 2023.pdf

Satuan Tugas - Percepatan - Perolehan - Tanah - Investasi - Ibu Kota Nusantara - ikn

2023

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 14, jdih.setneg,go.id: 5 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan perolehan tanah dan investasi di Ibu Kota Nusantara, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2022.
Keppres ini mengatur mengenai kegiatan percepatan perolehan tanah dan investasi di Ibu Kota Nusantara dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Satgas dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Tugas dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, pakar, akademisi, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
Satuan Tugas bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 5 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Ibu Kota Nusantara, IKN

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 2024.pdf

Percepatan - Uji Coba - Unjuk Kerja - Trem Otonom - Ibu Kota Nusantara

2024

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) Trem Otonom untuk mendukung pengembangan transportasi perkeretaapian di Ibu Kota Nusantara, dengan ini diinstruksikan kepada Menhub, Menteri PUPR, Menkeu, Menkominfo, Kepala OIKN, dan Kapolri.
Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Inpres ini dikeluarkan untuk memberi dukungan percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara. Langkah yang dilakukan antara lain yaitu melakukan kegiatan pengoperasian uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) Trem Otonom yang digunakan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa secara konsep Trem Otonom dapat diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.
Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 4 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.08/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN

Download file:

220_PMK.08_2022.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Transportasi Darat / Laut / Udara Ibu Kota Nusantara, IKN

Download file:

2024pmkemenhub030.pdf

KANTOR UPBU KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA - ORGANISASI TATA KERJA

2024

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 30, BN 2024 (726) : 7 hlm.; jdih.kemenhub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara

ABSTRAK:

Guna melaksanakan penugasan Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person di Ibu Kota Nusantara, perlu dilakukan pembentukan organisasi dantata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam hal ini pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara
Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No.1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERPRES No. 31 Tahun 2023; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian serta lokasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU Ibu Kota Negara, IKN

Download file:

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pelatihan Manajemen Perubahan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

Abstrak

pendidikan dan pelatihan Ibu Kota Negara, IKN

Download file:

peraturan-lan-no-4-tahun-2024.pdf

Pelatihan - Manajemen Perubahan - Pegawai Aparatur Sipil Negara - Dipindahkan - Ibu Kota Nusantara

2024

Peraturan Lembaga Administrasi Negara NO. 4, BN 2024 (536); 6 hlm

Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Manajemen Perubahan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung pemindahan ibu kota negara, perlu dilakukan pembekalan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan ke ibu kota negara agar mempunyai kemampuan mengelola dan melakukan perubahan untuk mewujudkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 93 Tahun 2024; Peraturan LAN Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LAN Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Perubahan; evaluasi pelatiham manajemen perubahan yang terdiri atas a. evaluasi Peserta, b. evaluasi tenaga pelatihan, dan c. evaluasi penyelenggaraan.

CATATAN:

Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.