1956

Undang-undang Darurat NO. 3, LN. 1956 No. 50, TLN No. 1064, LL SETNEG : 11 HLM

Undang-undang Darurat tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

1956

Undang-undang (UU) NO. 3, LN.1956/NO.5, TLN NO.952, LL SETNEG : 2 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang

1956

Undang-undang (UU) NO. 4, LN.1956/NO.12, TLN NO.963, LL SETNEG : 2 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)

1956

Undang-undang Darurat NO. 4, LN. 1956 No. 55, TLN No. 1091, LL SETNEG : 9 HLM

Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

1956

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 4, sipuu.setkab.go.id

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhenti dan pengangkat Menteri-menteri

1956

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN. 1956/No. 7, TLN. No. 959, LLBPHN : 3 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembebasan Pegawai Negeri dari Kewajibannya Untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja

1956

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 5, sipuu.setkab.go.id

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raya Tanggal 21 Mei 1954

1956

Undang-undang Darurat NO. 5, LN. 1956 No. 56, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

1956

Undang-undang (UU) NO. 5, LN.1956/NO.13, LL SETNEG : 2 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953

1956

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN. 1956/No. 8, TLN. No. 960, LLBPHN : 2 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan "Ordonnantie Aetherische Olien" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 601) dan "Verordening Aetherische Olien" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 605) Untuk Minyak Kayu Putih