Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 593
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Pemerintah Kota Kupang
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan ditetapkan Regulasi yang menyebabkan perubahan pada nomenklatur jabatan dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Kota Kupang, maka perlu dilakukan Penyesuaian Regulasi di Daerah;
b. Bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016; scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Pemerintah Kota Kupang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
Peraturan Walikota Kupang Nomor 65 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 halaman; 6 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2022
JAMINAN – KESEHATAN – DAERAH – KOTA – GUNUNGSITOLI – TAHUN – ANGGARAN – 2022
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan tidak semua masyarakat miskin dan kurang mampu dapat terlayani melalui program dimaksud; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil dan merata serta termanfaatkan secara efektif dan efisien dan berkesinambungan sehingga Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu memprogramkan Jaminan Kesehatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN, KEPESERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN (Kepesertaan, Pelayanan Kesehatan), PEMBIAYAAN, PENGORGANISASIAN, PENANGANAN KELUHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Tahun 2022 No.13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan instruksi menteri dalam negeri No. 70 Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya 2023-2026.
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah: UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 59 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2020; PP No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2021; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 206; Perda 5 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 7 Tahun 2020; Perwali No. 48 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan, sistematika, isi, dan uraian, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
429 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pencitraan Media Lingkup Pemerintah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa pers adalah lembaga sosial, lembaga ekonomi, danwahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan
jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;
b. bahwa dalam rangka pencitraan media di lingkup Pemerintah Kota Baubau maka perlu adanya standar operasional prosedur untuk pelaksanaanya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanWali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pencitraan Media Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 /PER/M.KOMINF0/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan
Kemitraan Media;
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 53);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA KERJASAMA
BAB V
JANGKA WAKTU
BAB VI
BENTUK PUBLIKASI PENCITRAAN
BAB VII
PEMBIAYAAN
BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2022.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Tahun 2022 Nomor 209
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 104 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2021
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Perubahan Lampiran I; Perubahan Lampiran II; Perubahan Lampiran III; Perubahan Lampiran IV
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah kota bekasi dipandang perlu penataan jabatan fungsional sesuai kebutuhan daerah, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah: UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 11 Tahun 2017; PermenPANRB No. 20 Tahun 2016; PerkePANRB No. 10 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenjang dan kedudukan jabatan fungsional, formasi jabatan fungsional, jenis dan rumpun jabatan fungsional serta perangkat daerah pembina, pengangkatan, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, perpindahan jabatan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
22 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022-2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru pada satuan Pendidikan secara tanpa diskriminasi, objektif, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan teknis mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022-2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 109 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penyelenggaraan PPDB; Pembiayaan; Peaporan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
25
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk terlaksananya pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu mengatur penyelenggaraannya. Peraturan Wali Kota Bontang No. 6 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Peraturan Wali Kota Bontang No. 28 Tahun 2010 tentang Ketentuan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Perencanaan Tugas Belajar; Peningkatan Kompetensi PNS Melalui Jalur Pendidikan; Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi; Jangka Waktu Tugas Belajar; Perpanjangan Waktu Tugas Belajar; Tugas Belajar Berkelanjutan; Persyaratan Peserta PNS Tugas Belajar; Tugas Belajar Mandiri; Tata Cara Pengajuan Calon Peserta PNS Tugas Belajar dengan Sumber Biaya APBD; Tata Cara Pengajuan Calon Peserta PNS Tugas Belajar dengan Sumber Biaya Selain APBD; Kedudukan, Hak, Kewajiban, dan Larangan PNS Tugas Belajar; Pembatalan Tugas Belajar; Penghentian Tugas Belajar; Tata Cara Pengembalian Biaya Pelaksanaan PNS Tugas Belajar; Penempatan; Keterangan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Ketentuan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang; dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
48 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Stimulus berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan wilayah berupa
penyediaan dan peningkatan infrastruktur di wilayah
Kota Semarang, maka berdampak pada nilai/harga
tanah dan/atau bangunan yang akan berpengaruh
pada Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan dasar
bagi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa dalam rangka meringankan beban wajib pajak
dalam masa pandemi COVID-19 Pemerintah Kota
Semarang perlu memberikan pengurangan ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian
Stimulus Berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022;
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian stimulus berupa pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 kenaikannya tidak melebihi 20% dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
