Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2018/ No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor dan mendukung upaya pengendalian kualitas udara serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 134); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan HBKB agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Pelaksanaan HBKB bertujuan untuk :
a. menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
b. mendukung upaya pengendalian kualitas udara; dan
c. mewujudkan perilaku sadar lingkungan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB;
b. partisipasi pengisian acara HBKB;
c. pengukuran kualitas udara;
d. parkir pengunjung; dan
e. penyelenggara HBKB, Tugas dan Wewenang Tim HBKB.
- Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
a. lokasi memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
b. tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
c. dilayani oleh angkutan penumpang umum; dan
d. berada pada kawasan yang pemanfaatan lahannya sebagian besar untuk perkantoran dan/atau perdagangan.
(2) Waktu pelaksanaan HBKB adalah pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
(3) Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan uji coba terlebih dahulu.
(4) Uji coba tersebut dilaksanakan oleh Tim HBKB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaTransportasi Darat/Laut/UdaraPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahPerumahan, Permukiman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Temanggung, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perbup tentang tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 33 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2017 dicabut.
KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes – Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 1994.
Permendag No. 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu
Diubah dengan :
Permendag No. 80 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu
Permendag No. 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, BD Tahun 2022 Nomor 278
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 218.k/MG.0l.MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan maka tarif angkutan penumpang umum perlu disesuaikan; bahwa Peraturan W ali Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu diperbaharui.
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. 15 Tahun 2019; Perda No. 13 Tahun 2014; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tarif Bab III Sanksi Bab IV Pengawasan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016
Permenhub No. 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan
Mencabut :
Permenhub No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Angkutan Di Perairan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 1999.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
