Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.150 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERWAKO 8 TH 2013.doc

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 07 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PROSES PENETAPAN PENGADILAN ATAS AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA YANG PELAPORAN KELAHIRANNYA MELAMPAUI BATAS WAKTU 1 (SATU) TAHUN

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Perwal Nomor 7 Tahun 2013.pdf

PROSES PENETAPAN PENGADILAN ATAS AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA YANG PELAPORAN KELAHIRANNYA MELAMPAUI BATAS WAKTU 1 (SATU) TAHUN

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 07,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PROSES PENETAPAN PENGADILAN ATAS AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA YANG PELAPORAN KELAHIRANNYA MELAMPAUI BATAS WAKTU 1 (SATU) TAHUN

ABSTRAK:

Bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. bahwa berdasarkan ketentyan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap stastus dan hak sipil warga dan guna meningkatkan tertib adminsitratif kependudukan , khususnya menyangkut akurasi data kelahiran , perlu ditetapkan peraturan bersama;
1.UU No. 1 tahun 1974;2.UU No.2 Tahun 1993;;3.UU No.32 Tahun 2004; ;4.UU No.12 Tahun 2006;;5.UU No. 23 tahun 2006;6.Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007;;7.keputusan presiden No. 52 tahun 1977;8.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2005;;9.Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang : - Penetapan Akta Kelahiran bagi Warga yang Pelaporan Kelahirannya Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun, dengan sistematika sebagai berikut: 1.Ketentuan Umum;2.Pelayanan Akta Kelahiran;3.Persyaratan Administrasi; 4.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2013

Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Tahun 2013

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (Kms) Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No. 1 ...(KMS) Tahun 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 90 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Perwali Yogyakarta No.90 ...asi Kependudukan.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

2012 PERWAL MAGELANG NO 70.PDF

pedoman-lembaga-masyarakat

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD.2012/NO.70

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah bebrpaa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2006; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 73 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 20078; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : pedoman penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
38 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 63 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penundaan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

5931_Perwal_63_Tahun_2012...ndaan_Sanksi_KTP.pdf

SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK - penundaan

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD.2012/No. 63

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penundaan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu Tanda Penduduk Non Elektronik berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012; bahwa untuk menyukseskan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik maka perlu menunda sanksi administrasi keterlambatan pengurusan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Tegal tentang Penundaan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang denda untuk keterlambatan pengurusan Kartu Tanda Penduduk.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
4 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Laporan Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat RT dan RW

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Standar/Pedoman

Download file:

BD Perwal Nomor 63 Tahun 2012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2012

Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (Kms) Kota Yogyakarta

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Tahun 2013

Download file:

Perwali Yogyakarta No.61 ... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kota Cirebon

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Standar/Pedoman

Download file:

BD. PER.WK. NO. 43 TH 2012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2012

Perubahan Perwali Yogyakarta No.90 Tahun 2011 ttg Pedoman Penyusunan dan pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat SKPD/Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota yogyakarta

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No.37 ...uasan Masyarakat.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.