Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bengkalis Creative Network di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan untuk mendorong terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif, berkualitas, dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya, diperlukan satu wadah koordinasi para stakeholder yaitu berupa creative network.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 2019; PERPRES No. 142 Tahun 2018; PERPRES No. 97 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bengkalis Creative Network yang merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat serta dapat memberikan pembinaan, pengawasan mutu, dan memasarkan hasil produknya. Peraturan Bupati ini terdiri atas ketentuan umum; maksud, tujuan dan asas; kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; pembiayaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Hotel, maka perlu diatur tata cara
pemungutannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf'a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Hotel;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, objek, dan subjek pajak, masa pajak, tahun pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak, tata cara pemungutan, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pengisian APTPD, tata cara penghitungan pajak, tata cara pemungutan dan pembayaran, tata cara angsuran dan penundaan, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pemeriksaan pajak dan pemasangan atau penempatan alat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN LITERASI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya gemar
membaca, menulis, mendengar, berkomunikasi, serta
pembiasaaan berpikir secara ilmiah berlandaskan keilmuan
dan teknologi bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso, perlu
ditumbuhkan gerakan literasi untuk mengembangkan
potensi masyarakat Kabupaten Bondowoso agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
pembelajar sepanjang hayat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Gerakan Literasi Kabupaten Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kaersipan Kabupaten
Bondowoso.
Sasaran kebijakan pelaksanaan gerakan literasi di Daerah adalah:
a. instansi;
b. sekolah;
c. keluarga; dan
d. masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 A ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa yang meliputi: Ketentuan Umum; Pendirian; Tata Cara Pendirian; Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian; Penutupan Kampung Bahasa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Kawasan Geopark Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa kawasan Geopark sebagai konsep pengelolaan
kawasan yang menyerasikan keragaman geologi
(geodiversity}, keragaman hayati (biodiversity}, dan
keragaman budaya (cultural diversity) melalui prinsip
konservasi, edukasi, dan pembangunan yang
berkelanjutan;
b . bahwa kawasan Geopark memiliki potensi di bidang
pariwisata yang dapat dikembangkan dengan tetap
mengutamakan . kelestarian keragaman geologi
(geodiversity}, keragaman hayati (biodiversity}, dan
keragaman budaya (cultural diversity);
c. bahwa untuk efektivitas pengembangan kawasan
Geopark dilakukan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi dalam pelaksanaan pengembangan melalui
kolaborasi para pemangku kepentingan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Pengembangan Kawasan Geopark di Daerah Provinsi
Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2003, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun
2015, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2017
terdiri dari 17 pasal dan 9 bab yaitu KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PERENCANAAN , KOLABORASI , KELEMBAGAAN , PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN , MONITORING DAN EVALUASI, PEMBIAYAAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
mengatur mengenai PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Pengalihan Bentuk - Perusahaan Umum - Perum - Survai Udara - Penas - Perusahaan Perseroan - Persero
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 72, LN.2021/No.146, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
ABSTRAK:
Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya di bidang pariwisata dan pendukung, perlu mengubah nama serta maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Survai Udara Penas.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 48 Tahun 1991 dan PP Nomor 41 Tahun 2003.
PP ini mengatur mengenai penambahan, penghapusan dan perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 48 Tahun 1991. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Survai Udara Penas diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Perusahaan Perseroan (Persero) memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang pariwisata dan pendukung, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen pada sektor transportasi, pariwisata, retail, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 48 Tahun 1991.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 72, LN. 2000 No. 62, LL SETNEG : 2 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerjasama Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2000.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yaitu tentang Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, tugas bidang kepemudaan, tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda, tugas bidang keolahragaan, tugas Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Pendidikan, tugas bidang kebudayaan, tugas Seksi Sejarah, Purbakala dan Permuseuman, tugas dan fungsi Bidang Pariwisata, tugas Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, tugas Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan struktur organisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
pelayanan, serta pembinaan terhadap masyarakat di
bidang kesenian, maka Pemerintah Kabupaten
Semarang melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah
mengalokasikan bantuan berupa hibah uang kepada
lembaga kesenian ; bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan
dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun
petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 118
Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 52
Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada lembaga Kesenian di
Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
