Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi bagi Wajib Retribusi Sampah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Perda No.15 Tahun 2012 Pasal 12, Pasal 19 dan Pasal 20 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan/ Keringanan dan Pembebasan Retribusi bagi wajib
Retribusi Sampah.
Dasar Hukum: UUD 1945 No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.7 Tahun 2013; Perda No.3 Tahun 2005; Perda No.28 Tahun 2008; Perda No.8 Tahun 2011; Perda No.15 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi bagi Wajib Retribusi Sampah. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Retribusi Kebersihan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
5 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Tahun 2012 No.15/TLD No.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta pemanfaatan sumberdaya
alam guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
berdasarkan kebijakan yang terpadu dan
menyeluruh;
b. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf a
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
menyebutkan bahwa dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pemerintah
kabupaten/kota bertugas dan berwenang
menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten
Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–pulau kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4746);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4651);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995
tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3645);24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 15, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3802);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3910);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4453);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);32. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007
tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4777);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4779);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008
tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4947);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5083);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5172) ;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5217);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2
Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005
Nomor 11);Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2012.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003
Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PermenLH No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, PermenLH No 8 Tahun2 013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan, dan Perda Kab Demak No 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH di Kab Demak, perlu disusun tata cara pemeriksaan, penilaian Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan di lingkungan Pemkab Demak; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 47 PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juncto Pasal 26 ayat (3) Permen LH No 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Pasal 45 Perda No 8 Tahun 2016 perlindungan dan Pengelolaan LH di Kab Demak, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan dan pengelolaan LH; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan efisien diperlukan pelimpahan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi dokuemn lingkungan dan penerbitan izin lingkungan dari Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak selaku OPD yang membidangi urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kab Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 79 Tahun 2005; Perpres No 27 Tahun 2012; PermenLH No 16 Tahun 2012; Permen LH No 08 Tahun 2013; Perda Kab Demak No 2 Tahun 2008; Perda Kab Demak No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang klasifikasi usaha dan atau kegiatan wajib dokumen lingkungan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, tata laksana penilaian AMDAL dan penerbitan izin lingkungan dinilai oleh KPA yang dibentuk Bupati. Termasuk juga mengatur tentang Tata Laksana Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan, Tata Laksana Pemeriksaan Formulir SPPL dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bu[ati Demak Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Pemeriksaan Izin Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
115 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Setiap Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi yang cukup potensial dalam percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Para Pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan berusaha dan diberik kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 19 Tahun 2003
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 40 Tahun 2007
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 47 Tahun 2012
PP Nomor 12 tahun 2017
Permen BUMN Nomor Per 05/MBU/2007
Permensos Nomor 13 Tahun 2012
Perda Prov NTB Nomor 6 Tahun 2012
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Asas, Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Penyelenggaraan TJSLP
Forum TJSLP
sasaran Penyelenggaraan TJSLP
Pelaksanaan TJSLP Oleh Perusahaan
Klasifikasi Perusahaan Program TJSLP
Penganggaran dan Pembiayaan Forum
Pembinaan dan Pengawasan
Pembiayaan
Penghargaan
Penyeleseaian Sengketa
Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
-
-
14
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa Kota Banjarbaru sebagai pusat kegiatan Pemerintahan,
Pendidikan, lasa Perdagangan / Perekonomian dan pemukiman serta
sebagai. Upaya pengembanganmenuju Kota Metropolis dan
pariwisata perlu diupayalcan untuk menjadi Kota yang bersih, indah,
&mai, aman, dan nyaman sehingga dapat memberikan kenyanuman,
ketentraman bagi setup penduclulawa; bahwa berhubungan' dengan hal tersebut pada huruf a, lieu
ditetapkah Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban
Umum di Kota Banjarbaru;
Undang-undang Gangguan (Milder Ordenansi) Stb 1926 Nom& 226
yang telah dirubah dan ditambab dengan .Stb Tahun 1940 Ndmor 14.
dart 450; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang. Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tatum 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang. Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presideo Nomdr 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001.
Peraturan Daerah tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Term Kebersihan; Penumpukan, Pengangkutan Dan Pemusnahan Sampah; Term Parkir; Term Lingkungan; Tertib Hewan Dan Binatang Piaraan; Tertib Maga Dan Saluran Air; Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum; Tertib Usaha Tertentu; Tertib Penghuni; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidik; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2001.
19
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan Kota Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa anak adalab ciptaan dan amanah dari Allah SWT yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembarig, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah; bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif lerhadap kebutuhan anak dengan mengatur Pengembangan Kota Layak Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kota Layak Anak.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengembangan Kota Layak Anak, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Sasaran; 3. Ruang Lingkup Pengembangankota Layak Anak; 4. Prinsip Pengembangan Kla; 5. Tahapan Pengembangan Kla; 6. Pelaksanaankecamatan, Dan Kelurahan Layakanak; 7. Forum Anak; 8. Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; 9. Penghargaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Delegasi Penandatanganan Izin Lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan percepatan pelayanan perizinan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perlu adanya delegasi penandatanganan perizinan dan / atau persetujuan/ rekomendasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Delegasi Penandatanganan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/ Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Dan Rekomendasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berisi tentang Tata Cara Pendelegasian Penandatanganan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Sumber daya kelautan dan perikanan adalah bagian kekayaan di setiap daerah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dengn memperhatikan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari perizinan usaha, perlindungan sampai pada pengawasan dan pelaksanaannya. Yang sebagai sumber pembiayaan peyelenggaraan Otonomi Daerah, maka perlu dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan prosedur, aturan dan kelestariannya.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.6 Tahun 1996; UU No.10 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1991; PP No.54 Tahun 2002; PP No.62 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2007; PP No.42 Tahun 2008; KepPres No.39 Tahun 1980; KepPres No.23 Tahun 1982; KepPres No.32 Tahun 1990; Permen LH No.11 Tahun 2006; Permen KP No.12 Tahun 2007; Permen KP No.5 Tahun 2008; Permen KP No.12 Tahun 2009; Permen KP Kep No.3 tahun 2009; Permen KP Kep No.10 Tahun 2004; Permen KP Kep No.1 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini berisi ketentuan umum, asa dan tujuan, usaha perikanan, perizinan usaha perikanan, pemberian izin, kewajinam pemegang izin, masa berlaku, perubahan atau penggantian perizinan usaha perikanan, perizinan usaha perikanan budi daya, penanaman modal, pencabutan izin, usaha perikanan yang tidak perlu memerlukan izin, wilayah pengelolaan perikanan, pengangkutan ikan, AMDAL, pungutan usaha perikanan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, peralihan dan pentuup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
Yang dicabut : Perda No.36 Tahun 2000
36 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2015
PERGUB Prov. Sulawesi Tenggara No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara No. 15 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 dan pasal 69 ayat (2),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan menyebutkan bahwa Jasa Penilaian
Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL yang
dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis
dibebankan kepada Pemrakarsa;
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta
adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim
Teknis dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi
Tenggara, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan
Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKLUPL;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang
Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-undang
Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki AMDAL;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 ten tang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun
2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam
Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidupdan Izin
Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun
2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 20014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2013 Nomor 14);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 285
Tahun 2014 ten tang Pembentukan Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi
Sulawesi Tenggara.
Pasal 1 : Ketentuan Umum
Pasal 2 : Tujuan
Pasal 3 : Ruang Lingkup
Pasal 4 : Jenis-jenis Kegiatan Penilaian Dokumen Amdal
Pasal 5 : Pelaksanaan
Pasal 6 : Pembiayaan
Pasal 7 : Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
