PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS), GURU TIDAK TETAP (GTT), TENAGA TIDAK TETAP (TTT), GURU BANTU (GB) DAN PETUGAS PASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2007/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri SIpil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Guru Tidak Tetap (GTT), Tenaga Tidak Tetap (TTT), Guru Bantu (GB) dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan (
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk
akumulasi kelebihan hari kerja, Bupati, Wakil Bupati, PNS,
CPNS, GTT, TTT, GB dan Petugas Pasar di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun
2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6.A Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja kepada bupati, wakil bupati dan pegawai negeri sipil (pns), calon pegawai negeri sipil (cpns), guru tidak tetap (gtt), tenaga tidak tetap (ttt), guru bantu (gb) dan petugas pasar di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2007.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 39 Tahun 2007
PERBUP Kab. Rembang No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum
PEMASANGAN LAMBANG PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ALAT PERAGA LAINNYA DI TEMPAT UMUM
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2007/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum
ABSTRAK:
bahwa pemasangan lambang partai politik, alat peraga kampanye dan alat peraga lainnya di tempat umum baik di waktu kampanye atau di luar waktu kampanye dalam wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan pedoman teknis dalam pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 T ahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Bupati Rembang Nomor 073 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemasangan di Luar Waktu Kampanye
Bab III Pemasangan Waktu Kampanye
Bab IV Lama Pemasangan
Bab V Larangan Pemasangan
Bab VI Pejabat Berwenang
Bab VIII Pembongkaran
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2007.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 39 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jimbrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Jembrana yang terus meningkat, maka PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana berkewajiban mempertahankan kemampuan operasionalnya dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
b. bahwa dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, harga barang sehingga menyebabkan biaya operasional & pemeliharaan PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terus meningkat;
c. bahwa ketentuan tarif air minum sebagimana diatur dalam keputusan Bupati Jembrana Nomor 566 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persetujuan Memberikan Rekomendasi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amertha Jati Kabuputen Jembrana Terkait Pengajuan Kenaikan Tarif Dasar;
e. bahwa untuk menyesuaikan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Operasional Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana nomor 4 Tahun 2001; Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Jembrana Nomor 270 Tahun 1992; Keputusan Bupati Jembrana Nomor 242 Tahun 2005; Keputusan Bupati Jembrana Nomor 822/Ekbang/2005; Keputusan Bupati Jembrana Nomor 225/Ekbang/2006; Keputusan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2006; Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2009;
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2007
Pengaturan - Wewenang - Hak - dan - Tanggung - Jawab - Kelembagaan - Pengelolaan - Irigasi - Kabupaten - Kuningan
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD 2007/No.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengaturan Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang lrigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem iriqasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan berdasarkan pertimbangan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP RI No. 20 Tahun 2006; PP RI No. 38 Tahun 2007; Permen PU RI No. 30/PRT/M/2007; Permen PU RI No. 32/PRT/M/2007; Permen PU RI No. 33/PRT/M/2007; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No. 14 Tahun 2007; Perbup Kuningan No. 7 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Pengaturan Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi; Rincian Wewenang, Hak, dan Tangggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2007.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 2007
PERBUP - PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2006/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa telah diterbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14
tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2007; bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 14 Juni
2007 nomor 180/12128 perihal Kajian Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 14 Tahun 2007 jo Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 tahun
2007, Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu diadakan penyesuaian; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006
Kepanitiaan Pemilihan Desa; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Pengawasan Pemilihan Kepala Desa; Pelantikan Kepala Desa; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2007
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, WIYATA BAKTI PADA KELURAHAN DAN WIYATA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2007/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Wiyata Bakti pada Kelurahan dan Wiyata Bakti Kepala Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa,
Perangkat Desa, Wiyata Bakti pada Kelurahan dan Wiyata
Bakti Kepala Lingkungan maka perlu diberikan Bantuan
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang pemberian bantuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja kepada kepala desa, perangkat desa, wiyata bakti pada kelurahan dan wiyata bakti kepala lingkungan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2007.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 38 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007;
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2007.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2007
PERBUP - KETENTUAN TEKNIS PEMBUATAN PERESAPAN AIR HUJAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2007/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Teknis Pembuatan Peresapan Air Hujan
ABSTRAK:
bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang memberikan mantaat untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam segala
bidang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air. perlindungan dan pelestarian
sumber air dilakukan melalui pemeliharaem
kelangsungan fungsi resapan air dan daerah
tangkapan air; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1)
huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan,
setiap persil yang diatasnya akan didirikan bangunan
harus dilengkapi dengan saluran pembuangan atau
peresapan air hujan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan
Teknis Pembuatan Peresapan Air Hujan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerinlah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22
Tahun 2003; Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Azas, Tujuan Dan Fungsi; Pembuatan Peresapan Air Hujan; Persyaratan Lokasi Sumur Resapan; Pembinaan Teknis; Peran Serta Masyarakat; Pelaksanaan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2007.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 37 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi massa yang berfungsi sebagai
media pendidikan, informasi dan hiburan serta pengawasan sosial bagi masyarakat
luas;
b. bahwa dalam rangka melayani kepentingan masyarakat di wilayah Kabupaten
Jembrana diperlukan penyelenggara publik lokal sehingga terjadi kesimbangan dan
keseragaman media penyiaran informasi dan komunikasi yang bertanggungjawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana dimaksud huruf a dan huruf b
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 40 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 41/SK/KPI/08/2003; Keputusan Gubernur Bali Nomor 218/04-B/HK/2003;
1.KETENTUAN UMUM; 2.TUGAS POKOK DAN FUNGSI; 3.SUSUNAN ORGANISASI; 4.URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI; 5.DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS; 6.ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH; 7.PELAKSANAAN SIARAN; 8.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2007.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 37 Tahun 2007
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA rumah sakit kulit toto KABUPATEN BONE BOLANGO
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2007/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kulit Toto Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.29 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.64 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor52 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah TombulilatoKabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2008.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
