Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melayani setiap warga
negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah
Daerah berkewajiban menyelenggarakan
Pelayanan Publik secara terpadu dan
berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan
dan tuntutan Masyarakat terhadap kualitas
Pelayanan Publik; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang semakin kompleks dan didukung dengan
adanya kemajuan teknologi, maka Pemerintah
Daerah Kota Pekalongan dituntut untuk
melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan
publik; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan
kepastian hukum dalam pemberian Pelayanan
Publik oleh aparatur Pemerintah Daerah, maka
diperlukan pengaturan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup
Bab III Pembina, Penanggung Jawabdan Organisasi Penyelenggara
Bab IV Kerjasama dan Hubungan antar Penyelenggara Pelayanan Publik
Bab V Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bab VI Peran Serta Masyarakat
Bab VII Pengaduan
Bab VIII Pengawasan dan Evaluasi
Bab IX Ketentuan Sanksi
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diperlukan regulasi yang mengatur terkait dengan prosedur penerbitannya;
b. bahwa untuk menjamin prosedur dan mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perlu diatur dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf c,Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
Pasal I ketentuan umum
Pasal 2 Ruang Lingkup
Pasal 3 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
27 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian melalui penerbitan izin mendirikan bangunan. Penerbitan izin mendirikan bangunan bertujuan untuk memberikan perlindungan, jaminan keamanan dan keandalan teknis bangunan bagi pemilik, penghuni dan pengguna bangunan serta masyarakat. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya, ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Daerah. ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundangundangan dan dinamika masyarakat sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2001; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; PERDA Kota Tasikmalaya No 3 Tahun 2012; PERDA Kota Tasikmalaya No 4 Tahun 2012; PERDA Kota Tasikmalaya No 3 Tahun 2013; PERDA Kota Tasikmalaya No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Asas
5. Bangunan Gedung
6. Prasarana Bangunan Gedung
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
8. Peran Serta Masyarakat
9. Sanksi Administratif
10. Penyidikan
11. Ketentuan Pidana
12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 6 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA INDUSTRI
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki;
b. bahwa kegiatan usaha industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian yang berperan penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu dibuatkan
landasan hukum yang lebih kuat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995;
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/MIND/PER/6/2008;
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/ 10/1994;
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995;
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPPIKEP/10/1999.
1. KETENTUAN UMUM;
2. IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI;
3. KEWENANGAN PEMBERIAN IUl, IZIN PERLUASAN DAN TDI;
4. TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI;
5. PENOLAKAN / PENUNDAAN IUI TANPA PERSETUJUAN PRINSIP DAN TDI;
6. LAPORAN INDUSTRI;
7. PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN;
8. KETENTUAN PENYIDIKAN;
9. KETENTUAN PIDANA;
10. PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUI;
11. KETENTUAN PERALIHAN;
12. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2005 tentang lzin Usaha Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin
Mendirikan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 276 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2018; Keputusan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan bukan gedung, persyaratan permohonana izin mendirikan bangunan, pendelegasian pemberian izin mendirikan bangunan, tata cara pemberian izin mendirikan bangunan dan jangka waktu, dokumen izin mendirikan bangunan, pelaksanaan pembangunan, sanksi, pengawasan dan pengendalian, penertiban izin mendirikan bangunan, pembongkaran, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAIMANA AMANAT DARI PERMENPAN RB NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDART PELAYANAN, MASING-MASING PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK HARUS MEMBERIKAN KEPASTIAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN KINERJA PELAYANAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN SELARAS DENGAN KEMAMPUAN PENYELENGGARA LAYANAN SEHINGGA MENDAPATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT;
BAHWA SALAH SATU SYARAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK, SETIAP PENYELENGGARA LAYANAN WAJIB MEMBUAT MEKANISME PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN DARI MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN; RUANG LINGKUP PENANGANAN PENGADUAN; TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG; PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN; HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PELAYANAN; SARANA PENGADUAN; PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PENGADUAN; TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN; LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/No.6 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa
konstruksi, Pemerintah Daerah wajib
memberikan pelayanan dan pembinaan serta
pengawasan jasa konstruksi agar mampu
mendukung terwujudnya ketertiban dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
secara optimal; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika
perkembangan jasa konstruksi saat ini;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat ketentuan umum; jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi; klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi; persyaratan usaha jasa konstruksi dan tanggung jawab profesi; pengembangan usaha; wewenang dan tata cara pemberian IUJK; tanda daftar perusahaan orang perseorangan; hak dan kewajiban; masa berlaku dan wilayah operasi; sanksi administrasi; pelaporan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2014.
38 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
