Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 6 Tahun 2012

IZIN USAHA INDUSTRI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM; 2. IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI; 3. KEWENANGAN PEMBERIAN IUl, IZIN PERLUASAN DAN TDI; 4. TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI; 5. PENOLAKAN / PENUNDAAN IUI TANPA PERSETUJUAN PRINSIP DAN TDI; 6. LAPORAN INDUSTRI; 7. PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN; 8. KETENTUAN PENYIDIKAN; 9. KETENTUAN PIDANA; 10. PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUI; 11. KETENTUAN PERALIHAN; 12. KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang IZIN USAHA INDUSTRI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gianyar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Gianyar

Tanggal Penetapan

09 September 2012

Tanggal Pengundangan

09 September 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.6

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gianyar

Bidang

Halaman ini telah diakses 630 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 6 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

IZIN-USAHA-INDUSTRI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA INDUSTRI

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki; b. bahwa kegiatan usaha industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian yang berperan penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu dibuatkan landasan hukum yang lebih kuat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/MIND/PER/6/2008; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/ 10/1994; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPPIKEP/10/1999.
1. KETENTUAN UMUM; 2. IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI; 3. KEWENANGAN PEMBERIAN IUl, IZIN PERLUASAN DAN TDI; 4. TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI; 5. PENOLAKAN / PENUNDAAN IUI TANPA PERSETUJUAN PRINSIP DAN TDI; 6. LAPORAN INDUSTRI; 7. PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN; 8. KETENTUAN PENYIDIKAN; 9. KETENTUAN PIDANA; 10. PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUI; 11. KETENTUAN PERALIHAN; 12. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2005 tentang lzin Usaha Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521