Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.531 peraturan dalam 0,095 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 41 Tahun 2020

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

APBD

Download :
PERBUP NO. 41 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

APBD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menganggarkan pendapatan dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020 serta pengalokasianya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 / PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana lnsentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, pada Romawi V Hal Khusus Lainnya Nomor 28 Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka olonomi khusus, Dana Tambahan Infraslruktur unluk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 5. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2020.
Mengatur penjelasan tentang penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
10 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2018

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD

Download :
2018pw3278260412.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2015

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUAPTI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2019

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD

Download :
PERBUP NO 41 TH 2019.pdf

Abstrak

APBD

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Namar 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, DENGAN PENJABARAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2018 terdiri atas : A. PENDAPATAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 104,523,535,551.25 2 DANA PERIMBANGAN 972,204,092,539.00 3 LAIN-LAIN PENDAPAlAN DAERAH YANG SAH 57,558,002,108.00 B. BELANJA B BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 562,337,626,982.00 1,169,523.754,459.06 1 BELANJA PEGAWAI 464,196,249,502.00 2 BELANJA HIBAH 28,033,794,420.00 3 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSII KABUPATENI KOlA 2,167,547,750.00 DAN PEMERINTAH DESA 4 BELANJA BANlUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSII KABUPATENI KOTA DAN PEMERINTAH DESA 5 BELANJA TIDAK TERDUGA 67,439,607,310.00 500,428,000.00 BfLANJA LANGSUNG 607,186,127,477.06 1 BELANJA PEGAWAI 1,042,534,005.00 2 BELANJA BARANG DAN JASA 278,875,301,190.36 3 BELANJA MODAL 327,268,292,281.70 C PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 92,600,482,505.46 92,600,482,505.46 PENGElUARAN PEMBIAY AAN OAERAH 3,000,000,000.00 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBIAY AAN NETTO 3,000,000,000.00 89,600,482,505.46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 89,600,482,505.46 PENGELUARAN PEMBIAY AAN OAERAH 3,000,000,000.00 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBIAY AAN NETTO 3,000,000,000.00 89,600,482,505.46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 54,362,358,244.65 Pasal2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, yang merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirincl lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal4 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 41 Tahun 2018

Penjabaran APBD TA 2019

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Solok No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako No. 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019
Perubahan atas Perwako No. 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019
PERWALI Kota Solok No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwako No. 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019
Perubahan Kedua atas Perwako No. 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019

Download :
PERWAKO THN 2018 NO. 41 Ttg Penjabaran APBD TA 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2011

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

APBD

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018

PENETAPAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

APBD

Abstrak

APBD

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Hibah Tanah dan Bangunan Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 41 Tahun 2011

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 61 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 41 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Kendari No. 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014
PERWALI Kota Kendari No. 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014

Download :
Perwali Kendari No.41 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD. 2013 /No. 41, LL 13 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kendari, perlu adanya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. bahwa untuk keselarasan tersebut, dipandang perlu adanya perubahan pedoman yang digunakan untuk menyusun RKA-SKPD sesuai Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta capaian indikator kinerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan atas Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717); 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.2/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7); 13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 28).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 41 Tahun 2012

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

APBD

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mengubah Peraturan Gubernur DIY No. 61 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011