Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam
rangka
penyusunan
dan
pelaksanaan
APBD
Tahun Anggaran 2023 diperlukan Standar Satuan
Harga
Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan untuk dijadikan
pedoman;
b. bahwa berdasarkan
perlimbangan
sebagaimana dimaksud
pada
huruf
a,
maka
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Standar Satuan Harga Barang dan
Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 2023;
l.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe
Selatan di
Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
24,
Tambahan
lrembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4367);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang
Perbendaharaan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022
lentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011. tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor
244, Tambaltan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
9
Tahun
2015
tentang Perubahan
Kedua
atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2015 Nomor
58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah
Nomor
55 Tahun
20
12
tentang
Kendaraan (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor
120, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5317);
7.
Peraturan Pemerintah
Nomor
27 Tah:un 2014
tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2074 Nomor
92,
Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5533) sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Tahun
2014 tentang
Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2020 Nomor 142,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6s23);
B. Peraturan Pemerintah Nomor
1 2 Tahun 20 19
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomr
6322);
9.
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 entang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33), sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
(l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor
63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006
tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Keq'a
Pemerintahan Daerah;
1 1
.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0
Tahun
2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah,
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036)
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
12.
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun
20 16
tentang
Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor
547);
13.
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor
8
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun
2016 Nomor 8),sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
1
Taletn 2022
tentang Perubahan
Ketiga
atas Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2022 Nomor
1);
14. Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor
04
Tahun
2021 tentang Pengelolaan
Barang
Milik Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2021 Nomor
04);
15. Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 16
Tahun
2O2l
tentang Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
Anggar
an 2022
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
2021
Nomor
16);
16. Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 47 Tahun
2O21
tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun
Anggararr 2022
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2021
Nomor
47).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB
II
STANDAR SATUAN
HARGA BAB III
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
99 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, Berita Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022 No. 112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Pessel No. 55 Tahun 2011, Perda Kab. Pessel No. 2 Tahun 2016
Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Nagari Bunga Pasang Salido, Nagari Tambang, dan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.
b. Sebelah Timur : Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.
c. Sebelah Selatan : Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
d. Sebelah Barat : Nagari Painan Selatan Painan dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari
Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga
melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan tambahan penyertaan
modal kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air
Bojongsari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada
Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tambahan
penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata
Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehinggan menjadi menjadi Rp66.124.581.927,00 (enam puluh enam miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 112 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penetapan
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan
Lain yang Sah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat
Desa di Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan
Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya
yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Belanja Desa
Bab III Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Bab IV Tunjangan dan Jaminan Sosial
Bab V Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa
Bab VI Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya
Bab VII Penghasilan Lainnya yang Sah
Bab VIII Penghargaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 76 Tahun 2019 dicabut.
Percepatan - Pengembangan - Energi Terbarukan - Penyediaan - Tenaga Listrik
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 112, LN.2022/No.181, jdih.setneg.go.id: 30 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca, perlu pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2007; PP Nomor 14 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Dalam melaksanakan pengembangan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan, Badan Usaha diberikan insentif dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal.
Lampiran: 30 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan Nasional dilakukan penambahan luas areal tanam baru, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;bahwa agar penerapan pemupukan berimbang oleh petani dapat berjalan optimal, diperlukan kebijakan subsidi pupuk;bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinngi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022;bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 12 Tahun 1992;Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003;Undang-undang Nomer 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomer 16 Tahun 2006;Undang-undang Nomer 41 Tahun 2009;Undang-undang Nomer 18 Tahun 2012;Undang-undang Nomer 19 Tahun 2013;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomer 77 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomer 7 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomer 45 Tahun 2015;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 634/MPP/Kep/9/2002;Peraturan Menteri Pertaniaan Nomer 40/Permentan/OT.140/4/2007;Peraturan Menteri Keuangan Nomer 250/PMK.05/2010;Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 15/M-DAG/PER/4/2013;Peraturan Menteri Perindusrian NOmer 16/M-IND/PER/3/2013;Peraturan Menteri Pertanian Nomer 43/Permentan/OT.130/8/2015;Peraturan Menteri Keuangan Nomer 68/PMK.02/2016;Peraturan Menteri Perindustrian Nomer 69/M-IND?PER/8/2015;Peraturan Menteri Pertanian Nomer 67/Permentan/SM.050/12/2016;Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomer 188.44/KUM/2022
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Jenis Pupuk Bersubsidi;Peruntukan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi;Realokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran Pupuk Bersubsidi;Harga Eceran Tertinggi dan Kemasan Pupuk Bersubsidi;Pembinaan,Pengawasan dan Pelaporan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam
ABSTRAK:
bahwa bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
bahwa dalam rangka meringankan beban pemerintah
daerah lain dalam penanganan masyarakat terdampak
bencana alam, perlu memberikan bantuan keuangan
kepada pemerintah daerah lain; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian
bantuan keuangan perlu menyusun tata cara pemberian
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Daerah Lain Dalam Rangka Penanganan Masyarakat
Terdampak Bencana;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penganggaran
Bab III Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab IV Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Bab V Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistem dan Prosedur Penglolaan Keuangan Daerah; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 13 HLM; Lampiran: 200 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019 Tentang MASTERPLAN SMART CITY Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam Rangka Optimalisasi Misi Kota Banjarmasin yng Amanah, ramah, Bersih dan Profesional Berbasis teknologi, informasi dan komunikasi , dipandang Perlu Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Masterplan smart City Kota Banjarmasin;bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 40 tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kota Banjarmasin
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019;Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kota Banjarmasin
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Tanjung Selayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/065/KD-TP/IV/2022 dan Nomor 146.3/96/IV/2022 ang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis bayas dan titik koordinatnya oleh Kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wiliyah administrasi desa tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Selayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar dengan Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau laut Barat Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar dengan Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau laut Barat pada tanggal 13 April
2022 sebagai berikut : 1. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Tanjung Selayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau Laut Barat, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 04 dengan titik koordinat 4° 0’ 49.349” LS dan 116° 5’ 25.013” BT; 2. Dari titik 04 menuju ke titik 10 dengan titik koordinat 4° 0’ 41.575” LS dan 116° 5’ 36.433” BT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
