Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka menunjang kelancaran serta keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah perlu diberikan insentif kepada aparat pelaksana dan aparat terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Desa Tahun Anggaran 2017;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diatur terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi bagian adalah sebesar Rp781.928.365,00, dialokasikan sebanyak 60% secara merata kepada seluruh desa dan sebanyak 40% secara proporsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
3 halaman; Lampiran 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Keringanan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2021
ABSTRAK:
Menimbang ; a. bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahun, perlu adanya Penghapusan Sanksi Administrasi Untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdassirkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2018;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambhan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 48);
Peraturan Bupati tentang pemberian keringanan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten pacitan tahun 2021 yang memuat ketentuan umum, pemberian keringanan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PEMBIAYAANNYA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil, merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khusunya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.05 Tahun 1960; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 1997; Perpres No.20 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.35 Tahun 2016; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.25/SKB/V/2017, No.590-3167A, No.34 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.13 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup dan tujuan, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan tim monitoring, dan sumber pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 58 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, Perda Kab. Landak No. 18 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi, Perhitungan dan Peneteapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Wilayah Pungutan, Peninjauan Tarif Retribusi, Masa dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Retribusi, Tata Cara Mengajukan Keberatan, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
17 Halaman; Lampiran : 6 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan adanya penataan kelembagaan yang
dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur
Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kota Bontang No.9 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Perda Kota Bontang No.1 Tahun
2019; Perwali Kota Bontang No.14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Kota Bontang No.9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan ketentuan angka 4 Pasal 1, huruf a dan huruf d ayat (2) Pasal 2 dan ayat (1) Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
MENGUBAH PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2011
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kab. Kukar Tahun 2021 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaak Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.112 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan konfrimasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak daerah; b. mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan c. meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan melalui: a. Sistem infromasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementrian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan c. Sistem aplikasi Pajak Daerah pada Bapenda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
Peraturan yang diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
