Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
68 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 125 Tahun 2022
budaya - kerja - di - linfkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 125, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2010 untuk implementasi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Reformasi dan Biroakrasi No. 20 Tahun 2021 untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, maka perku menetapkan Perbup tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 42 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen Pendayagunaan Apartur Negara No. PER/01/M.PAN/02/2007; Permen Pendayagunaan Apartur Negara No. 60 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Apartur Negra dan Reformasi Biroakrasi No. 39 Tahun 2012; Permen Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 2020-2024; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda ka. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimaa telah diubah beberapa kali terakhior dengan Perda kab. Trasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasimalaya No. 10 Tahun 2018; Perbup Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Budaya Kerja, Penerapan Budaya Kerja, Pengembangan Nilai Budaya Kerja, Organisasi, Pembinaan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 125 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 125, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 125
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
b. Bahwa untuk mewujudkan budaya integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk lebih menguatkan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang dapat berindikasi pada tindak pidana korupsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Strategi Pengendalian Kecurangan dan Lingkungan Pengendalian Kecurangan; Bab 3. Struktur Pengendali Kecurangan; Bab 4. Sanksi; Bab 5. Pembiayaan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Manokwari
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dipandang perlu untuk diatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 02 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 08 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 17
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 23
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manokwari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan etos
kerja, tanggung jawab, etika dan moral Aparatur Sipil
Negara serta guna meningkatkan kinerja pelayanan
kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai
dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara secara
intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025, salah satu area perubahan yang menjadi
tujuan reformasi birokrasi yakni pola pikir (mind set)
dan budaya kerja (culture set); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara Pada DInas Perhubungan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Si Pelancong)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung yang efektif, efisien, dan akuntabel
diperlukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
Bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung dan untuk mendukung
kegiatan tersebut perlu menerapkan pelayanan administrasi secara elektronik:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Si Pelancong).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT (SI PELANCONG) DENGAN SISTEMATIKA,KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; PENYELENGGARAAN APLIKASI SI PELANCONG; PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN MONITORING EVALUASI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 126 Tahun 2022
POLA KARIER BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 126, BD.2022/NO.126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil serta mewujudkan pengembangan
karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul
yang sistematis, jelas, selaras dan mampu menghasilkan
sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan
profesional, perlu menyusun pola karier;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22
tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rumpun Jabatan; Jenis Jabatan; Profil PNS; Standar Kompetensi PNS; Jalur Karier; Karier Awal; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 13 HLM; Lampiran: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 126, Berita Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022 No. 126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan optimalisasi penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggaran Negara diperlukan komitmen bagi penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dirubah dan disesuaikan,
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 35), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 2 diubah
3. Ketentuan Pasal 6 diubah
4. Pasal 7 dihapus
5. Ketentuan Pasal 8 diubah
6. Ketentuan Pasal 9 diubah
7. Ketentuan Pasal 21 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
