Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Tekaban, Desa Piawas, Desa Labang, Desa Nanga Pau, Desa Nanga Entebah, Desa Kayu Bunga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 2 PP No.72 Tahun 2005 tentang desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi
UU No.34 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, PP No.73 Tahun 2005, Perda No.4 Tahun 2006, Perda No.5 Tahun 2006, Perda No.6 Tahun 2006, Perda No.8 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2006, Perda No.10 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Banua
ABSTRAK:
untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; bahwa dengan memperhatikan faktor Sosial Budaya dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu pembentukan Desa Banua sebagai Pemekaran dari Desa Tallang Rilau Kecamatan Bungin
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
PEMBENTUKAN DESA BANUA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 26 Tahun 2007
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 26, jdih.bkn.go.id : 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang DIpekerjakan pada Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang Dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2007
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2007/No.14 Seri E Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Hal Pelamar Bakal Calon Kepala Desa Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/Atau Sederajat dan Tidak Berijazah
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa masih terdapat ketidak jelasan dan keraguraguan
dalam hal pelamar Bakal Calon Kepala
Desa merupakan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan/atau sederajat yang tidak berijazah; bahwa penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2006, khususnya yang
mengatur persyaratan pendidikan bagi Bakal Calon
Kepala Desa, belum menjelaskan pengertian tamat
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Peraturan Daerah tersebut; bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006, khususnya
yang tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 21 Tahun 2006 tidak sesuai dengan ketentuan
persyaratan pendidikan Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo tersebut, sehingga harus
dicabut agar tidak menimbulkan kerancuan dalam
penafsiran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Hal
Pelamar Bakal Calon Kepala Desa Tamat Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau Sederajat dan Tidak
Berijazah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006;
Peraturan Bupati Ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Hal Bakal Calon Kepala Desa Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau Sederajat dan Tidak Berijazah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 26 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan Pengeluaran Unggas di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat clan mencegah
penularan penyakit hewan kepada manusia serta mengantisipasi
rnerebaknya kasus penyakit Avian Influenza {flu burung) di
Kabupaten Jembrana perlu melakukan langkah pencegahan dan
perlindungan berupa penutupan lalu lintas ternak;
b. bahwa sesuai hasil rapat Sekretaris Ketua Pelaksana Harian
Komnas FBPI Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2007 di Ruang apat Jimbarwana Lantai
11 Kantor Bupati Jernbrana Perihal Penanganan lalu lintas unggas, Penutupan sementara pemasukan
dan pengeluaran unggas di Kabuoaten Jembrana:
undang-Undang Nornor 69 Tahun 1658
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor l 5 Tahun 1977
Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000
Peraturan Gubemur Bali Nomor 44 Tahun 2005
Menutup sernentara pernasukan dan pengeluaran unggas di
Kabupaten Jembrana.
Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jembrana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembatinan Nasional; bahwa Rencana K eija Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2009, maka untuk pelaksanaanya perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2007.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan serta sambil menunzuu disusun dan 00
ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akra Catatan
Sipil, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang
Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran; bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Magelang;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; PP No 37 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2000; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelaporan kelahiran dan dispensasinya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2007.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
