INVESTASI-PINJAMAN-BADAN LAYANAN UMUM-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi Dan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain
berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T
Peraturan Daerah Kabupaten MalinauNomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau
Surat Keputusan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 440/K.446.1/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau Sebagai Satuan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III INVESTASI
BAB IV PINJAMAN/UTANG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2020
PEDOMAN - PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2020/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang Menyelenggarakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit (PPK-BLUD)
ABSTRAK:
Berdasarkan bahwa dengan fleksibilitas pegelolaan keuangan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintahan secara eefektif dan efisien atas dasar prinsip-prinsip pengadaan barrang/jasa
Dasar hukum dalam peraturan ini ; UU No 17 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 36 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Perubahan atas PP No 74 Tahun 2012;PP No 24 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 16 Tahun 2018;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 79 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Pedoman pengadaan barang/jas pemerintahan pasa rumah sakit umum daerah rupit kabupaten musi rawas utara yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit daerah rupit(PPK-BLUD),Ketentuan umum,Maksud dan tujuan ,Prinsip Pasar,Kebijakan umum,ruang lingkup,pembiayaan pengadaan,pembentukan persyaratan tugas pokok dan keanggotaan pelaksanaan pengadaan /panitia,persyaratan penyedian barang /jasa,sistem pengadaan barang/jasa pemborong /jasa lainya,evaluasi penawaran pemilihan penyedian barang /jasa pemborongan /jasa lainnya,kontrak pengadaan barang /jasa,jenis kontrak,penandatangan kontrak,hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak,pembayaran uang muka dan prestasi perkerja,perubahan ,pemberhetian dan pemutusan kontrak,serah terima perkerjaan ,sanksi,penyelesaian perselisihan,swakelola,pengadaan barang/jasa yang dibiayain dengan dana penerimaan diluar penerimaan pejabat pengelolaan keuangan (PPK-BLUD),ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
27 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Umum Daerah perlu diatur dalam suatu regulasi;
Dasar Hukum Perda ini adalah: UU No.12 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; KEPMENDAGRI No.131.14.664 Tahun 2016; PERDA Kab.Kepulauan Meranti No.9 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan berisi 30 (tiga puluh) pasal, dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip-Prinsip Penganggaran BLUD; Penyusunan RBA; Pengajuan Anggaran BLUD; Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran BLUD; Perubahan Anggaran BLUD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020
MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 87
ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka
pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.48 tahun 2008, UU No.36 Tahun 2014, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.30 Tahun 2011, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun
2006, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permenkeu No.77/PMK.05/2009, PERDA No.16 Tahun 2016
Tahun 2016
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang
Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek
Pada Badan Layanan Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Halaman 10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2020
PEDOMAN-PENYUSUNAN PENGAJUAN PENETAPAN PERUBAHAN-RENCANA BISNIS ANGGARAN-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN-Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Rupit
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD pada RSUD Rupit
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 79 Tahun 2018; PMK No. 95/PMK.05/2016; Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No. 1 Tahun 2019
Dalam peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang memuat ketentuan umum; penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis dan anggaran; pelaksanaan anggaran; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soejati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Rumah Sakit dalam penyelenggaraan Akreditasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, R. Soejati Soemodiarjo Purwodadi, sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pencabutan Peraturan Bupati Grobogan Nomro 42 Tahun 2011 tentang Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soejati Soemodiardjo Purwodadi Kab Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 tahun 2005; Permendagri No 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2A16 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air l\{inum,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur
tentang Pengaturan Penetapan Tarif Air Perrrsahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Barito Timur
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2004.
Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020
ETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO kABUPATEN HALMAHERA BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka akuntanbilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. azas pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; c. pejabat pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; d. umum; e. pimpinan blud rsud; f. pejabat keuangan; g. pejabat teknis blud; h. rencana bisnis dan anggaran; i. penyusunan rba; j. penyusunan ringkasan rba; k. pengajuan rba; l. penetapan; m. dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah; n. penyusunan; o. penarikan dan penggunaan dana; p. revisi rba-blud dan dpa-blud; q. pengelolaan kas; r. pengelolaan piutang; s. investasi; t. pengadaan barang dan/ atau jasa; u. pengelolaan barang; v. surplus dan defisit anggaran, penyelesaian kerugian, dan penatausahaan; w. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; x. ketentuan teknis; y. masa transisi; z. ketentuan pentutup. Peraturan ini terdiri dari XVIII Bab dan 82 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
-
-
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 223 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya UPTD Puskesmas sebagai BLUD, maka BLUD UPTD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Permendagri No 79 tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa Tarif Layanan BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU no 24 tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 101 Tahun 2012; Pp No 47 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 12 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun2 019; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan tarif, komponen tarif layanan, jenis pelayanan dan tarif pada puskesmas dan jaringannya, tarif yang dijamin oleh badan penjamin, wilayah pemungutan tarif, cara menghitung besaran tarif, penetapan tarif terutang, tata cara pembayaran, tata cara penagihan dan pengelolaan piutang, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran tarif, pembebasan tarif layanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
