Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 591
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Belanja Rutin Operasional Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan
yang berkualitas yang menjadi bagian penyelenggaraan
satuan pendidikan anak usia dini dan merupakan
tanggungjawab pemerintah daerah;
b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah
dalam pemerataan pendidikan serta memberikan
layanan pendidikan lebih berkualitas perlu diberikan
bantuan dana belanja rutin Operasional Satuan
Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Konawe Utara;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan
bantuan belanja satuan pendidikan anak usia dini,
maka diperlukan pengaturan tentang petunjuk
teknis pengelolaan keuangan bantuan belanja rutin
operasional satuan pendidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
ditetapkan peraturan Bupati tentang petunjuk teknis
pengelolaan keuangan bantuan belanja rutin /
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentan /
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provins
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik inodnesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik serta untuk menjamin pemerataan pendidikan dan layanan yang berkualitas, maka perlu diberikan bantuan dana rutin berupa Dana BOSP Daerah pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kab. Bojonegoro;
dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 1965, UU No 20 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PP No 66 Tahun 2010, PP No 2 Tahun 2018, PP No 57 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendikbud Riset dan Teknologi No 32 Tahun 2022, Perda Kab. Bojonegoro No 13 Tahun 2016, Perda Kab. Bojonegoro No 8 Tahun 2020, PerBup No 69 Tahun 2021.
pedoman pemberian dana BOSP Daerah, yaitu dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja kebutuhan bagi satuan pendidikan dasar di daerah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2024
PERBUP Kab. Blora No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa setiap warga di Kabupaten Blora berhak
mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka mewujudkan hak dalam
mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan
bagi setiap warga negara serta untuk memberikan
penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi
akademik maupun nonakademik, maka perlu dilakukan
pengaturan ulang mengenai pemberian nilai prestasi
yang bersangkutan; bahwa untuk memberikan kepastian dan landasan
dalam penilaian prestasi akademik bagi peserta didik,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar
Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora
perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 20, perubahan ayat (4) Pasal 28.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2024
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Semarang No. 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Bentuk Lain yang Sederajat dan Mahasiswa Berprestasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi pada Sekolah Menangah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Bentuk Lain yang Sederajat dan Mahasiswa Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa
Bagi Siswa Berprestasi Pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Atau
Bentuk Lain Yang Sederajat Dan Mahasiswa Berprestasi; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu
diubah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
92 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Pada
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,
Madrasah Aliyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Dan
Mahasiswa Berprestasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, Perubahan Pasal 8, Perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2022 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Sarjana bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan yang bermutu dan berkeadilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya
Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing
sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional perlu
sebuah upaya untuk meningkatkan kualifikasi
pendidikan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini; bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya standar
pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, maka
perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi
pendidik Pendidikan Anak Usia Dini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa
Pendidikan Sarjana Bagi Pendidik Pendidikan Anak
Usia Dini Melalui Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Beasiswa, Pengawasan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketetuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan;
b. bahwa pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang
pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk
menciptakan siswa sebagai generasi muda yang
berkarakter, berintegritasi dan bermoral antikorupsi
maka diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi
dari sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan
Pendidikan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wakatobi (Serita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021
Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 47);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BAB III PENGHARGAAN
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V PEMBIAYAAN
BAB VI SANKSI
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kapasitas guru
sebagai kepala sekolah melalui penataan dan
perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai
kepala sekolah telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, perlu
disesuaikan.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 , Peraturan
Tahun
Daerah Kabupaten Lamongan 30
2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021.
Materi pokok : Persyaratan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Mekanisme Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Seleksi Guru Sebagai Kepala Sekolah, Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Beban Kerja Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Pengembangan Profesi Kepala Sekolah, Pembinaan Karir Kepala Sekolah, Pemberhentian Kepala Sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil
sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Lamongan .
Jumlah halaman : 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2024
PERBUP Kab. Karawang No. 127 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2023/2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di
bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas,
terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar pelayanan
minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur
pendidikannya; bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang
pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada
masyarakat dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan
minimal yang merupakan tolok ukur dan acuan bagi aparatur
pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan dasar
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
kesetaraan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal
pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32
Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan, perlu mengatur regulasi mengenai standar
pelayanan minimal sebagai panduan bagi pemerintah daerah
dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Pencapaian SPM Pendidikan Daerah, Pelaporan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
36 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2024
MATA PELAJARAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mata Pelajaran Bahasa Dan Aksara Lampung Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar Dan Menegah Pertama/Sederajat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan
sesuai amanat dalam Peraturan Gubemur Lampung Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelestarian
Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Mata
Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung Sebagai Muatan Lokal
Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Pertama/Sederajat
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 17 Tahun 2010; PP NO 57 Tahun 2021; PEMNDIKBUD NO 67 Tahun 2013; PERMENDIKBUD NO 68 Tahun 2013; PERMENDIKBUD NO 70 Tahun 2013; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERDA NO 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Mata Pelajaran Bahasa Dan Aksara Lampung Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar Dan Menegah Pertama/Sederajat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
