Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar di Kabupaten Rembang Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk mengurangi beban masyarakat
memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang
terjangkau, perlu menyelenggarakan kegiatan pasar
murah dengan harga bersubsidi; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
meneta.pkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Murah di
Kabupaten Rembang Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, penganggaran, pelaksanaan pasar murah, mekanisme teknis operasional pasar murah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62
TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN KAWASAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah
satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak
dalam usaha perdagangan sektor informal perlu
dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan
mengembangkan usahanya agar dapat berkembang
menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
b. bahwa dengan keberadaan pedagang kaki lima di
Kota Pasuran yang semakin meningkat dan dalam
rangka menciptakan keindahan dan ketertiban
pedagang kaki lima di Kota Pasuruan, perlu
menyesuaikan jadwal usaha pedagang kaki lima;
c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022
tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima perlu disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62
Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2013; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun
2022;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62
Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; perubahan meliputi:Ketentuan lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor
62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62) diubah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Wilayah yang Belum Terdapat Penyalur
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketertiban, kestabilan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur pembagian wilayah sub penyalur, jasa serta ongkos angkut disesuaikan dengan jarak tempuh dan kebutuhan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.22 Tahun 2001, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No.6 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Penunjukkan Sub Penyalur; Persyaratan Sub Penyalur; Jasa dan Ongkos Angkut; Tanggung Jawab Sub Penyalur; Alokasi Untuk Sub Penyalur; Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
7 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan : Bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan layanan perizinan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul; Bahwa dalam rangka pelaksanaan IUMK di Kabupaten Gunungkidul perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemberian IUMK; Bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam Rangka Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan dipandang perlu disempurnakan sehingga perlu diatur kembali
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015
Materi Pokok : Pelaksanaan PUMK, Hak, Kewajiban, dan Larangan PUMK, Pembinaan PUMK, Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran : 12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majene
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perda Kabupaten Majene No.20 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah perlu didukung oleh Organ dan Kepegawaian.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1962 Jo UU No.6 Tahun 1969; UU No.11 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 1988; PP No.16 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008; Permendagri No.2 Tahun 2007; Perda Kabupaten majene No.20 Tahun 2012.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Kedudukan Hukum dan Pengangkatan Pegawai PDAM, Pembinaan Prestasi Kerja, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Penghasilan, Tunjangan-Tunjangan, Honorarium, Bonus,Fasilitas, dan Jasa Produksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
30 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro
ABSTRAK:
Berdasarkan : a. bahwa usaha mikro berperan penting sebagai penopang
berjalannya sektor perekonomian dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
Kabupaten ditinjau dari kemampuan penyerapan tenaga
kerja dan potensi pendapatan yang dihasilkan,perlu
melakukan pemberdayaan danperlindunganterhadap usaha
mikro
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 20 Tahun 2008;UU No 21 Tahun 2011;UU No 1 Tahun 2013;UU No 16 Tahun 2013;UU No 7 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 23 Tahun 2018;PP No 7 Tahun 2021;Permendagri No 83 Tahun 2014;Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No 11 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro,ketentuan umum,kriteria,pemberdayaan usaha mikro,Perlindungan uaha mikro,Pembiyaan,Partisipasi Masyarakat,Pembinaan dan Pengawasan,Ketentaun penyidikan,ketentuan pidana,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 13, BN 2018/NO 72; KEMENDAG.GO.ID : 7 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/ M-DAG/ PER/ 11 / 2015 Tentang Ketentuan
Impor Produk Kehutanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
