Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD 2010/53 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No 53 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan;
3. Konfirmasi status wajib pajak;
4. Dokumen terkait dengan pemberian layanan publik tertentu;
5. Pembinaan;
6. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 53 Tahun 2017
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PEMAKAIAN TANAH, RUMAH DINAS, GEDUNG DAN/ATAU BANGUNAN,SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH - PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pemakaian Tanah, Rumah Dinas, Gedung dan/atau Bangunan,Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan
tertib administrasi pelaksanaan perizinan pemakaian tanah,
rumah dinas, gedung/bangunan dan tempat/lapangan olahraga
milik Pemerintah Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) Tanah dan/atau Rumah Dinas serta
Izin Tempat Olahraga dan/atau Perjanjian Sewa Rumah Dinas
Milik/Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap
kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap terjadi perubahan struktur dan
Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap, sehingga Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Tanah dan/atau Rumah Dinas serta Izin Tempat Olahraga
dan/atau Perjanjian Sewa Rumah Dinas Milik/Dalam
Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Kepada Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap, perlu untuk ditinjau kembali dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pemakaian
Tanah, Rumah Dinas, Gedung/Bangunan dan Tempat/
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap
Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Pemakaian Tanah, Rumah Dinas, Gedung dan/atau Bangunan, Sarana dan
Prasaran Olahraga Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2012 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2012
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi Penyaluran Dana
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Tahun Anggaran 2019, perlu
memberikan kepastian hukum khususnya
terhadap kelebihan anggaran yang belum terserap
oleh desa pada tahap pertama.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan
Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah; 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019.
Menambahkan pasal 16 ayat 1a, yaitu dalam hal terdapat kelebihan anggaran DBHPD
dan RD yang belum terserap oleh Desa pada tahap
pertama, kelebihan anggarannya dapat disalurkan
kembali mulai bulan Nopember.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAGIAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Bagian Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 8);
Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 87), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2017 Nomor 23);
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 13);
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 40).
Mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Bagian Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 13.105.191.481,- (Tiga belas milyar seratus lima juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 53 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
