URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi
Perangkat Daerah perlu adanya uraian tugas jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan-Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung,
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
dipandang perlu mengatur pelayanan, penataan, perizinan,
Pengawasan dan Penertiban kegiatan fisik dan administrasi
Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 47 tahun 1999; UU No 28 tahun 2022; UU no 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 9 tahun 2015; UU no 2 tahun 2017; PP no 36 tahun 2005; Permen PU no25/PRT/M/2007; Permen PU no 26/PRT/M/2007 ; Permen PU no 05/PRT/M/2016 sebagaimana diubah dengan Permen PUPR no 06/PRT/M/2017; Permen PUPR no 14/PRT/M/2017; Perda KUtim no 10 tahun 2012; Perda Kutim no 09 tahun 2016; Perda Kutim no 10 tahun 2016;
Penyelenggaraan Bangunan Gedung merupakan kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.Perangkat daerah penyelenggara layanan urusan bangunan gedung meliputi: DPMPTSP; Dinas PU dan Dinas PKP; Instansi Teknis Terkait; dan Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
-
-
150 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengurangi tingkat
pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja
yang menitikberatkan pada peran, partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat melalui
penyelenggaraan padat karya infrastruktur dalam
kegiatan pembangunan; bahwa untuk efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan padat karya infrastruktur, perlu
disusun pedoman pelaksanaannya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018.
Materi Pokok: Prinsip, Jenis Kegiatan, dan Kriteria Padat Karya Infrastruktur, Pengajuan Proposal Kegiatan, Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pendanaan, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Jumlah halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2012
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi DaerahDesa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Kecamatan dan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pelunasaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan diberikan insentif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERPRES No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Mengubah :
PERPRES No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan No. 56 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kriteria Type Gedung Dan Bangunan Asset Pemerintah Kota Palembang
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 tanggal 26 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 8 tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2009; Perwali No. 31 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai kriteria tipe gedung dan bangunan aset milik Pemkot Palembang untuk penyelenggaraan kegiatan dan pemanfaatan gedung dan/atau bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2009.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007
tentang Banglman Gedung, Bupati menerbitkan Sertifikat
Laik Fungsi ban.gunan gedung;
b. bahwa dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
bangunan gedung sebagalmana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan tata cara;
C. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Talun 2007; Undang-Undan.g Nomor 23 Talun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqrat
Nomor 11/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri PekeH.aan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : SLF Bangunan Gedung. Pemeriksaan kelalkan fungsi bangunaLn gedung dilakukan. untuk
mengetahui kelaikan fungsi bangunan gedung guna:
a. penerbitan SLF;
b. perpanjangan SLF;
c. penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada nasa pascabencana;
atau
d. penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada masa pemanfaatan
bangunan gedung.
Syarat Penerbitan SLF pada Bangunan Gedung. Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan SLF.
Masa berlaku SLF ditetapkan sebagai berikut :
a. bangunan gedung sederhana 1 (satu} 1antai, tidak dibatasi;
b. bangunan gedung sederharia 2 {dua} lantai, dalam jangka waktu 20 {dua
puluh} tahun;
c. bangunan gedung tidak sederhafia dan khusus hingga 5 {1ima) 1antai dan
bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5
(lima) 1antal, dalam jangka waktu 10 {sepuluh} tahun.
Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
36 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Prasarana Konstruksi Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan
bangunan prasarana konstruksi reklame dan menjamin
keadaan teknis bangunan konstruksi reklame maka,
setiap pendirian konstruksi reklame harus memiliki izin
mendirikan bangunan gedung;
b. bahwa penyelenggaran prasarana konstruksi reklame di
Kata Kendari wajib memperoleh izin agar terwujudnya
tertib penyelenggaraan prasarana kanstruksi reklame
yang serasi dan berwawasan lingkungan di wilayah Kata
Kendari;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung, perlu memberikan landasan hukum
terhadap penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame
di Kata Kendari;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Prasarana Kanstruksi Reklame di
Wilayah Kata Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6349);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 5161);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat Nomor: 27 /PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 Tentang Garis
Sempadan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008
Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001
Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1).
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
Tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dalam Penegakan Peraturan Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PENYELENGGARAAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME
BAB V PENYEBARAN PERLETAKAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME
BAB VI PENATAAN PEMASANGAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME
BAB VII TATA CARA PERIZINAN
BAB VIII PENERTIBAN REKLAME
BAB IX LARANGAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
22
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2020
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja-Perizinan, Pelayanan Publik-Lalu Lintas, Jalan-Standar/Pedoman
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 73008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Fatmawati
ABSTRAK:
bahwa PT MRT Jakarta ditugaskan sebagai operator utama pengelola kawasan transit oriented development koridor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017 dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, PT MRT telah menyusun dan mengajukan permohonan Panduan Rancang Kota kawasan pembangunan berorientasi transit Fatmawati kepada Gubernur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
PERGUB ini mengatur mengenai menetapkan PRK Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Fatmawati yang berlokasi di Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas ± 57,6 Ha (lebih kurang lima puluh tujuh koma hektar) dan rincian perencanaan yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubenrur tentang penyesuaian pemanfaatan ruang atas persil tanah kawasan.
6 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
