Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.203 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

(172) PERGUB NOMOR 20 TAH...AH PROV. SULTENG.pdf

kebijakan akuntansi pemerintah

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2014/NO.313

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kebijakan akuntansi terdiri dari prinsip, dasar, konversi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2014.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2012
6 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Pergub_20_2014 ttg Kebija...alimantan Tengah.pdf

Lamp.A_1 ttg Kebijakan Ak...alimantan Tengah.pdf

Lamp.BI_2 ttg Kebijakan A...alimantan Tengah.pdf

Lamp.BII_3 ttg Kebijakan ...alimantan Tengah.pdf

Lamp.BIII_4 ttg Kebijakan...alimantan Tengah.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2014/20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penarapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; -Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; -Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; -Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; -Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; -Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
7

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 19 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

(171) PERGUB NOMOR 19 TAH...AH PROV. SULTENG.pdf

sistem akuntansi provinsi

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD.2014/NO.312

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi terdiri dari: a) Sistem Akuntansi SKPD; b) Sistem Akuntansi PPKD; dan c) Bagan Akun Standar. Sistem Akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, penyesuaian dan koreksi dan penyusunan laporan keuangan SKPD. Sistem Akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, pembiayaan, penyesuaian dan koreksi, akuntansi konsolidator, penyusunan laporan keuangan PPKD dan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah. Bagan Akun Standar digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.
5 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 19 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Pergub_19_2014 ttg Sistem...alimantan Tengah.pdf

Lamp.1 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.2 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.3 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.4 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.5 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.6 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.7 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.8 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.9 ttg Sistem Akuntan...alimantan Tengah.pdf

Lamp.10 ttg Sistem Akunta...alimantan Tengah.pdf

Lamp.11 ttg Sistem Akunta...alimantan Tengah.pdf

Lamp.12 ttg Sistem Akunta...alimantan Tengah.pdf

Lamp.13 ttg Sistem Akunta...alimantan Tengah.pdf

Lamp.15 ttg Sistem Akunta...alimantan Tengah.pdf

Lamp. 14 ttg Sistem Akunt...alimantan Tengah.pdf

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD.2014/19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

-Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu diatur pedoman tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; -Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; -Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; -Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
9 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 17 Tahun 2014

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

18. Pergub-Jambi-No.17-Th-2014.pdf

kebijakan akuntansi

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2014/No.17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 142 Perda Provinsi Jambi No.2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun KebijakanAkuntansi Pemerintah Daerah sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
UU Darurat No.19 Tahun 1957; UU No.5 Tahun 1960; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 1994; PP No.58 Tahun 2005; PP 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP 38 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP 71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.64 Tahun 2013; Perda No.2 Tahun 2009; Perda No.3 Tahun 2009.
Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laopran keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
1. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi; 2. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi; 3. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
14 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Pergub PB Tahun 2014 Nomor 8.pdf

Pergub PB Tahun 2014 Nomor 8 - Lampiran.pdf

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007.
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah provinsi papua barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Pergub PB Tahun 2014 Nomor 7.pdf

Pergub PB Tahun 2014 Nomor 7 - Lampiran.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Dasar Hukum: Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007.
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah provinsi Papua Barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 74 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Pergub-No.-74-Th2013.pdf

kebijakan akuntansi

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD.2013/NO.74

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi

ABSTRAK:

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dalam pelaksanaannya masih terdapat norma-norma yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin dan keseragaman serta keakuratan dalam pengelolaan, penyusunan, dan pelaporan keuangan daerah dengan mengacu pada prinsip kebijakan akuntansi, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.
UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No.2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.14 Tahun 2013; dan Pergub No.9 Tahun 2009.
Ketentuan dalam Pasal 3 pada Lampiran huruf N angka 2.2.(1) pada narasi Kebijakan Akuntansi huruf (a) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2013.
3 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download file:

Pergub_Bali_No_69_2013_Pr...nja_Daerah_Cetak.pdf

PROSEDUR-PENATAUSAHAAN-BELANJA-DAERAH-PROVINSI-BALI

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BT.2013/No.69

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali.
Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011.
1. KETENTUAN UMUM ; 2. RUANG LINGKUP; 3. LAIN-LAIN; 4. PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
-
8

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 52 Tahun 2013

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DIY No. 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah

Download file:

Pergub DIY No.52 Tahun 20...anan Umum Daerah.pdf

Pedoman-Akuntansi-dan-Pelaporan-Keuangan-Pada-Badan-Layanan-Umum-Daerah

2013

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 52, BD.2013/NO.52

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum: 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Standar Akuntansi Keuangan Blud; Sistem Akuntansi Blud; Pelaporan Keuangan Blud; Laporan Keuangan Blud Untuk Tujuan Konsolidasi; Review Dan Audit; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 41 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT