Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1993

Menemukan 224 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1993

Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Umum Listrik Negara

Abstrak

BUMN Perekonomian

Download file:

Keputusan_Presiden_no_02 TH 1993.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 69 Tahun 1998 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Download file:

Keputusan_Presiden_no_01 TH 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1993

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1993

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1993.pdf

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1993

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 5, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal perlu dipadukan program-program sektoral maupun regional.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Inpres ini mengatur mengenai program peningkatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Para Menteri lainnya dan Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan di sektor masing-masing guna mendukung pelaksanaan program IDT. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan umum bagi kelancaran penyelenggaraan program IDT, di wilayah masing-masing. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program-program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka mendukung program IDT, di wilayah masing-masing.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1993.
Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya penanggulangan kemiskinan yang langsung ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan.
Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 9)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Perekonomian

Download file:

inpres Nomor 4 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Pameran Terapung Indonesia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1993.pdf

PAMERAN - TERAPUNG INDONESIA

1993

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pameran Terapung Indonesia

ABSTRAK:

Pameran Terapung Indonesia akan merupakan sarana dan wahana yang tepat untuk penyebarluasan informasi kemampuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional dan penguasaan teknologi canggih, sekaligus sebagai sarana promosi hasil industri dalam negeri.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini mengatur mengenai penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia dengan memanfaatkan Kapal Niaga Caraka Jaya III - 7, guna penyebarluasan informasi kemampuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional umumnya dan pembangunan industri khususnya, penguasaan teknologi canggih, dan promosi hasil industri dalam negeri kepada seluruh rakyat Indonesia di dua puluh tujuh Propinsi dan juga ke negara-negara sahabat sepanjang memungkinkan. Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia dibebankan kepada anggaran instansi Pemerintah dan pihak swasta yang ikut serta dalam pameran tersebut.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 1993.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3, penjelasan hlm 2 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun ke-50 Perserikatan Bangsa-bangsa

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 di Taejon Republik Korea

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1993.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 1993

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 1993 No 22_ocr.pdf

APBD

1993

Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD.1994/NOMOR.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994

ABSTRAK:

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 Tahun 1981 Tanggal 28 Oktober 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tanggal 15 Desember 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90-1319 tanggal 18 September 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tanggal 18 September 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 903/610/1993 tanggal 29 Mei 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor: 2 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor: 15 Tahun 1993; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebumen Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 02/KPTS/ DPRD/1992 Tanggal 22 Juli 1992.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1994.
11 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 1993

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 1993 No 20_ocr.pdf

organisasi - susunan organisasi

1993

Peraturan Daerah (Perda) NO. 20, LD.1994/NOMOR.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, maka seauai dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1993 Nomor: 061/996/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 Nomor: 061/ 16666 perlu menambah Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen; bahwa untuk pelakaanaan maksud tersebut di atas perlu mengubah untuk yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah, Pasal 31 diubah, Pasal 32 diubah, dan Pasal 90 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 1994.
Ketentuan dalam Pasal 30 diubah, Pasal 31 diubah, Pasal 32 diubah, dan Pasal 90 diubah.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1993

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .