Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 22.793 peraturan dalam 0,111 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Toraja utara No. 12 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

Download file:

Perbup Nomor 3 Tahun 2014.pdf

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAIY LOGAM DAN BATUAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menggali potensi Daerah sebagai upaya pembinaan sumber-sumber pendapatan daerah; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi al<tif masyarakat untuk pembangunan Daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan ealian batuan; c. bahwa untuk memungut pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan, maka p€rlu dibuatkan bukti Pembayaran Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor T6,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 320el; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2O07 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (l,embaraa Negaf? Republik Indonesia Tahun 2OO7 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2OOO tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3987) ; 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3037); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan lcmbaran Negara Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang:-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4,Tambahanle mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); lO.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OOT Nomor a2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1O tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun a MEMUTUSKAN: Menetaplcan : PERATURAN BUPATI TEI{TANG TATA CARI\ PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN I.OGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 2OlO Nomor 2a, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (tembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6);
Menetaplcan : PERATURAN BUPATI TEI{TANG TATA CARI\ PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN I.OGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 2OlO Nomor 2a, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (tembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6); Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Sekdakab. 6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tora.ia Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan dan Energi. 8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungr.rtan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan gdian bukan logam dan bahan galian batuan. 9. Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan adalah semua bahan Galian yang bukan Bahan Galian Golongan A dan bukan Bahan Galian Golongan B. 10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. ll.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah. 12. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang jumbn kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 15. Surat ketetapanPajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat S'[PD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan lngam dan Batuan dipungut Pajak atau kegiatan pengambilanmineral bukan logam dan batuan. (2) Objek Pqiak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : a. Asbes b, Batu Ttllis c. Batu setengah permata d. BatuApung e. Batu Kapur f. c. h. i. j. k. l. m. n. o. P. q. r. s. t. u. v. w, x. v. z. aa, ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj ak. al. arn. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. ax. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. Batu Permata Bentonit Dolomit Feldspar Garam Batu (Halite) Grafit Granit Gipsum KaIsit Kaolin I-usit Magnesit Mika Arsen Kriolit Brom Belerang Marmer Nitrat Obsidian Oker Pasir dan Kerikil Pasir Kuarsa Perlit Fosfat Tanah Serap (Frrllers) Tanah Diatomo Talk Tanah Liat Tawas (AIum) Tras Yarosit Tnolit IntaII Korundum Flouspar Yodium Klor Halit Yarosit Ball Clay 7*olit Rtiang Kuarsit Wolastonit Batu Kuarsa Toseki Granodiorit Gabro Basalt Tanah Urug Kalsedon I(ristal Kuarsa Krisopras Garnet Agat bj. bk. bl. bm. bn. bo, bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. cg. ch. ci. cj. ck. c1. cm. cn. Topas Kerikil Galian Dari B Batu kali Pasir Urug Sirhr Urukan Tanah Setempat Onik Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Flourit Fire Clay Feldspar Pirofilit. Zirkon Tawas Batu Gamping Slate Andesit Peridotit Trakhit Opal Chert Jasper Kayu Terkesikan Giok Diorit Batu Gunung Quarry Besar Kerikil Sungai Kerikil Sungai Ayak t Pasir Pasang Bahan Timbunan Pilihan Tanah Merah (I^aterit) (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dimaksudf pada ayat (1) adalah : a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, pen€rnaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan togam dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan logam dan Batuan. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 4 (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan logam dan Batuan; (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (U dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai dasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan lagam dan Batuan; (3) Nilai Pengangkutan ditetapkan berdasarkan muatan jenis angkutan dengan harga pada mulut tambang; (4) Nilai dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (l) pada masing-masing jenis Mineral BUI<an Logam dan Batuan ditetapkan secaraperiodik oleh Bupati sesuai dengan rata-rata yang berlaku di lokasi setempat; (5) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Mineral Btrl(an logam dan Batuan. Pasal 5 (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 1O% (sepuluh persen) dari standar Harga Bahan Galian Mineral Bukan logam dan Batuan yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Tora.ia Utara, (2) Besarnya tarif pajak pa.da mulut tambang ditetapkan sesuai dengan muatan jenis truk dengan nilai sebagai berikut : a) Truk yang bermuatan 2 m3 dengan nilai jual seharga Rp. IOO.OOO - loo/o - Rp. IO.OOO (sepuluh ribu rupiah); b) Truk yang bermuatan 3 m3 dengan nilai jual seharga Rp. 15O.OOO - LOo/o - Rp. 15.OOO ( lima belas ribu rupiah). Pasal 6 (1) Pajak yang temtang dipungut di wilayah daerah (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3. Pasal 7 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pasal 8 Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Mineral Bukan logam dan Batuan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) Setiap pengendara y€rng mengangkut Mineral Bukan logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak di pos-pos yang telah ditentukan. Pasal lO (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (l) Bupa.ti menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD. (2)Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat wakttr paling lama 3O (tiga puluh) hari scjak SKPD diterima, dikenakan salksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal l1 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang, (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a) SKPDKB; b) SKPDKBT; c) SPKDN; d) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka walrtu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terut€ngnya pajak; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pqiak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka walrtu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar IOO o/o (seratus persen) dari jurnlah kekurangan pajak tersebut; e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; f. Apabila kewajiban pajak membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ditagih dengan menerbitlen STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 7o (dua persen) sebulan; g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan; Pasal 12 (1) Pembayaran pajak bahan galial *1rr"., bukan logam dan batuan dilakukan di Ihs Daerah melalui Kantor Pertambangan dan Energi sesuai walrtu yang ditentukan dalam SKPD. (2) Rekanan membayar ke Kas Daerah dilakukan melalui SP2D yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tora-ia Utara selambatlambatnya I x24 jan. (3) Pembayaran p4iak sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 13 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 o/o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenalan bunga 2o/o (dua persen) dari juntah pajak yang belum atau kurang dibayar. Pasal 14 (1) Setiap peftbeyaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanegal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib paja} harus melunasi peiak yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat. Pasal 17 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi ddam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggd pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajalcnya setelah lewat l0 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggd pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembay€rran angsuran dan penundaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 19 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberikan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Pasal 2O Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. Pasa] 16 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakru sebagaimana ditentukan dalam surat tegufan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2) Pejabat menerbitkaa surat palcsa segera setelah lewat 21 {dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 2l (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak. (2) Tata cara pembayaran pengurangan, keringanan dan p€mbebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB V TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat: a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Penrndangundangian Perpajakan Daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau p€ngurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak tanggd diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan yang jelas. (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus membcrikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. Pasal 23 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; BAB VI KEBERATAN DAN BANDING C. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l diterima sudah memberikan keputusannya. (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, Pasal 24 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menunda kewajiban mernbayar Pajak. Pasal 25 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimsksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar 2 o/o ldua persen) sebulan untuk paling larna 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 26 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. narna dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanrs memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB dengan harus diterbitkan dalam waktu paling lama f (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPUKPO. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 27 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhihhgkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB VII KADALUARSA Pasal 28 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan-tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah. (2) IGdduarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat tegurar dan surat paksa; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tora.ia Utara Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 31 PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
Peraturan Bupati Tora.ia Utara Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 12
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2014

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP PESIBAR_3_2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

2014-3 Perbup.pdf

RETRIBUSI-izin-tenaga kerja asing

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah 2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK:

Telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bengkulu Utara
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945, UU Darurat, No. 4 Th 1956, UU No.13 Th. 2003, UU No.32 Th.2004, UU No.28 Th.2009, UU No.12 Th.2011, PP No.38 Th.2007, PP No.69 Th. 2010, PP No.65 Th.2012, PP No.97 Th.2012, Permenakertrans Nomor : PER.02 /MEN /III/ 2008, Permendagri No.1 Th.2014, Perda Kab. Bengkulu Utara No.1 Th.2008, Perda Kab. Bengkulu Utara No.6 Th.2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pelaksana pemberian perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Pemberi kerja yang akan memperkerjakan TKA harus memiliki RPTKA. Pemberi kerja wajib mengikutsertakan TKA dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan /atau asuransi jiwa. Pemberi kerja TKA yang akan mengurus perpanjangan IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam hal pemberi kerja TKA melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja. Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2014.
21 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Alokasi dan Pemanfaatan Insentif pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERBUP-NO-3-TAHUN-2014-TT...TAN INSENTIF PBB.pdf

ALOKASI DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN PAJAK 2012 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SINTANG: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Pemanfaatan Insentif pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka kepada Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya berhasil mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, diberikan insentif.;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Alokasi dan Pemanfaatan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan; Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Insentif Pajak Bumi dan Bangunan; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2014

Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Boalemo No. 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Download file:

Perbup No. 3 th 2014 ttg ...reasi & Olahraga.pdf

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.448

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah dari sektor pariwisata sehingga peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo No. 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk di dalamnya mengatur tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Download file:

3 2014.pdf

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pada era Jaminan Kesehatan Nasional terdapat beberapa perubahan pada sistem pembiayaan atas pelayanan yang diberikan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya serta pemanfaatan atas pembiayaan terhadap perserta Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan angka 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, dan 33F pada Pasal 1, perubahan BAB VII, penyisipan BAB VIIIA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 diubah.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Biaya Operasional dan Honor Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

jdih_241121020852619de5041d1d9.pdf

tata cara-bankeu-pemdes-biaya operasional-honor intensifikasi-pbb-perdesaan-perkotaan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Biaya Operasional dan Honor Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa alokasi bantuan keuangan untuk biaya operasional PBBP2 tahun 2013 berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Biaya Operasional, Honor dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Pendukung Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah desa yaitu pengadaan barang modal seperti seperangkat komputer, laptop, printer, mesin ketik, kalkulator dan meja kursi; b. bahwa dengan telah dipenuhinya sarana dan prasarana penunjang pemungutan PBB-P2 maka alokasi bantuan keuangan mulai tahun 2014 diutamakan untuk biaya operasinal pemungutan PBB-P2, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 1 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 28 tahun 2009; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 17 Tahu 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Banyumas No 26 tahun 2011; Perda Kab banyumas No 1 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi persyaratan, tata cara pengajuan, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Kuningan Nomor 2 T...KNG NO 8 THN 201.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP 02 Tahun 2014 (ekstrak).pdf

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2014/NO.122, LL KAB. MALUKU TENGAH: 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

ABSTRAK:

Dengan perkembangan perekonomian, tarif retribusi penggantian Biaya Cetak Peta, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 29 Tahun 2012 dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi. Berdasarkan pertimbangan terseut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Baiaya Cetak Peta.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No 6 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 38 Tahun 2007; Perda No. 45 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2009; Perda No. 16 Tahun 2009; Perbup No 07 Tahun 2009Perbup No. 08 Tahun 2011; Perbup No.09 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta disesuaikan sehingga menjadi sebagai berikut: a. Rp.100,00 (Seratus rupiah) per cm2 untuk peta berbahan kertas folio; b. Rp.200,00 (Duaratur rupiah) per cm2 untuk peta berbahan kertas foto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup No. 2 Tahun 2014.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka untuk melaksanakannya dipandang perlu membuat suatu peraturan petunjuk pelaksanaan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam :Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uru san Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir . (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 13);
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan retribusi izin usaha perikanan. Pemungutan dipungut oleh juru pungut yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas atas nam bupati . retribusi yang dilaksanakan melalui UPTD dinas perikanan dan kelautan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2014.
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.