PERBUP Kab. Garut No. 121 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023
rencana - kerja - kecamatan - karangpawitan - tahun - 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD 2022/96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) sehubungan Rencana Kerja Perda maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana kerja Kec. Karangpawitan Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beeberpa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; Uu No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2008; Pp No. 26 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 26 tahun 2008; Pp No. 12 tahun 2019; PP No. 123 tahun 2019; Pp No. 19 Tahun 2022; Perpres No. 18 tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 tahun 2020; Pergub jabar No. 25 tahun 2022; Perda Kab. garut No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Garut No. 29 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Ka. garut No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. garut No. 15 tahun 2012; Perda Kab. garut No. 6 tahun 2016; Perda kab. garut No. 9 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. garut No. 10 tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 9 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Garut No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup garut No. 235 tahun 2021; Perbup Garut no. 36 tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistematika Dan Pelaksanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Baju Ciri Khas Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro
kecil dan menengah sebagai produsen produk local
unggulan daerah, yang diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat dan
perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan
pembinaan secara terpadu, dan untuk menjamin
tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro
kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya
fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui
kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal
unggulan daerah;
b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan baju ciri
khas daerah Kabupaten Wakatobi bagi siswa
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten wakatobi, perlu menyusun pedoman tata
cara pemberian bantuan baju seragam ciri khas
daerah bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Baju Ciri Khas Daerah
Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan
Undana-Undanz Nomor 11 Tahun 2020 tentanz
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi;
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245~
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244~ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2014 ten tang Pedoman Pengembangan Produk
Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 116);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Peru bahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SASARAN DAN JENIS BANTUAN
BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN
BAB VII PENGAWAS
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 96 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sragen No. 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan
Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta
untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme, perlu
menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor
62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Peraturan Bupati Sragen Nomor Nomor 62 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 96 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan uraian tugas Sekretariat daerah Tipe A dan Sekretariat DPRD Tipe B dengan menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai struktur organisasi dan uraiab tugas Sekretariat Daerah Tipe A; struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun; tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretariat DPRD; kelompok jabatan fungsional; staf ahli Bupati; dan Tata kerja Sekretaris Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
46 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 96 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Penetapan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Peta Jabatan
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 209 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ende Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu melakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya di daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 belum dapat mengakomodir upaya Percepatan Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi secara efektif, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Strategi Percepatan Penurunan Stunting, AKI dan AKB; Bab 4. Prinsip dan Pilar Percepatan Penurunan Stunting, AKI dan AKB; Bab 5. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, AKI dan AKB; Bab 6. Peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa; Bab 7. Peran Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat; Bab 8. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; Bab 9. Target Penurunan Stunting, AKI dan AKB; Bab 10. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Bab 11. Pembiayaan; Bab 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan
dan pengendalian kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu mengaturnya dengan Peraturan
Bupati;
bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 103 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan dan
Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk pelaksanaan kegiatan APBD termasuk kegiatan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, kecuali kegiatan yang mempunyai aturan khusus atau kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diatur tersendiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut.
63 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 96 Tahun 2022
BATAS - DESA - JALUPANG - KECAMATAN - KALIJATI - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Tahun 2022 No.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Jalupang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jalupang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Luas Wilayah, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
