Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 84 Tahun 2018
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan adminstrasi kependudukan di kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2018/No. 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sehubungan dengan telah diundangkannya peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pohuwato.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 1974; UU No.9 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.25 Tahun 2009; PP No.102 Tahun 2012; Perda Kab. Pohuwato No.13 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pembinaan, pengawasan, penerbitan dan pelaporan administrasi kependudukan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Terdiri dari 54 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 84 Tahun 2020
Kependudukan dan Perkawinan - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Satu Data Indonesia
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 84/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SATU DATA KOTA MADIUN
ABSTRAK:
1. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
2. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kola Madiun.
Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang
berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 84 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, saat ini masih ditemukan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sumedang yang berdampak pada terampasnya hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak, n berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003;UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Sumedang No. 10 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perkawinan, Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Penguatan Kelembagaan, Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan, Pengaduan, Rencana Aksi Daerah, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring di Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan kepada masyarakat Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Brebes, perlu menetapkan
mekanisme pelayanan secara daring; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring,
maka untuk meningkatkan akses penduduk kepada
pelayanan administrasi kependudukan, perlu
membangun Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara daring di Desa dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kios
Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring di Desa
dan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Media dan Produk Pelayanan, Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Biaya dan Pendanaan, Larangan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2020 dicabut.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 84 Tahun 2021
PERWALI Kota Depok No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
PERWALI Kota Depok No. 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 70), Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 43) dan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 065/207/Kpts/ORTALA/Huk/2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Cilacap Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan PAaal 66 ayat (1) dan ayat (3) Perda Kab. Cilacap No. 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 1 Tahun 2015. Penyebaran Covid-19 terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan kebijakan strategis guna meringankan beban masyarakat salah satunya melalui pembebasan sanksi administrasi berupa denda administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dna peristiwa penting lainnya.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2007; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perda Kab. Cilacap No. 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cilacap No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penghapusan sanksi administrasi berupa denda administrasi. Pada saat pandemi Covid-19 dinayatakan selesai, maka pengenaan sanksi administrasi berupa denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya bagi penduduk WNI dan Orang Asing dikenakan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 86, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 86
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaporan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pemenuhan tata Kelola penyelenggaraan Aministrasi Kependudukan yang selaras dan berkesinambungan perlu disusun pelaporan administrasi kependudukan;
b. bahwa agar data sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara tertib, mutakhir dan tepat guna, perlu diatur mekanisme pelaporan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapakan Peraturan Wali Kota tentang Pelaporan Adminstrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pelaporan Administrasi Kependudukan dengan sistematika sebagai berikut :
1. Jenis dan Substansi Pelaporan;
2. Mekanisme Pelaporan;
3. Pembiayaan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2021/NO.86, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah, Pemerintah Daerah menyajikan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.23 Tahun 2006, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 2019, Perpres No.96 Tahun 2018, Permendagri No.19 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2011
Ketentuan Umum; Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan; Pemutakhiran Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan; Pembiayaan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 86 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
