PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016-2020
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. area perubahan reformasi birokrasi; d. pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. Peraturan ini terdiri dari IV Bab dan 8 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
-
-
5
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 157/Kpts/KB.010/2/2018 Tahun 2018
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 2/PER/M.KUKM/I/2018, BN.2018/No.244, peraturan.bpk.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 24.B Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam untuk Musim Tanam Penghujan Tahun 2018/2019 dan Musim Kemarau Tahun 2019 di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta pengaturan yang sistematis dan terencana terhadap pola tanam di Kota Tegal, perlu mengadakan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2018/2019 dan musim tanam kemarau tahun 2019 di Kota Tegal
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Daerah berlaku mulai bulan Oktober 2018 dan berakhir pada bulan September 2019 dan akan berkesinambungan dengan Rencana Tata Tanam tahun berikutnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
22 hlm
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25 B, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 25 B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
Dalam rangka penerimaan peserta didik baru diperlukan peraturan untuk dijadikan pedoman. Sehubungan hal tersebut dan demi kelancaran kegiatan tersebut perlu memberikan
kewenangan kepada sekolah dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINo. 23
Tahun 2013; Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional
dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/ 111/2011; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
Tahun 2014; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
129a/U/2004; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Persyaratan; Pendidikan Inklusif; Rombongan Belajar; Jadwal; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Seleksi Calon Peserta Didik Baru; Biaya; Pengumuman Hasil Seleksi; Daftar ulang; Perpindahan Peserta Didik; Laporan; Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah; Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 86 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; BAB III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong; BAB IV APBG; BAB V Pengelolaan; BAB VI Pembinaan dan Pengawasan; BAB VII Ketentuan Lain-lain; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 halaman
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu
ABSTRAK:
- Dalam rangka efektivitas pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan/ Desa, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Perwali No. 24a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu.
- UU No. 5 Tahun 1960;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 4 Tahun 2007;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- UU No. 30 Tahun 2014;
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016;
- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Keputusan Bersama Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmgrasi No. 25/SKB/V/2017;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 35 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 2017;
- Kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa dibiayai oleh APBD Kota Kotamobagu (meliputi penggandaan dokumen pendukung, pengangkutan dan pemasangan patok, operasional dan transportasi Petugas Kelurahan);
- Kegiatan penyiapan dokumen dan kegiatan pengadaan patok dan meterai dibebankan kepada masyarakat;
- Biaya operasional dan transportasi Petugas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
Perwali ini mengubah Pewali No. 24.a Tahun 2017
4 halaman (2 Pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
