Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2019

Menemukan 20.229 peraturan dalam 0,098 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.07/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

Abstrak

APBD APBN

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 201/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
PMK No. 96/PMK.07 /2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

Download file:

37~PMK.07~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Abstrak

APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O5/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Download file:

157~PMK.05_2019.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi Pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

145~PMK.05~2019.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

3~PMK.05~2019Per.pdf

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI - UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2019

Peraturan Menteri Keuangan NO. 3/PMK.05/2019, LN. 49/2019,JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 12 HLM.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor 243/M/IX/2017 tanggal 11 September 2017, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai
PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Akademik dan Tarif Layanan Penunjang Akademik. Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
-
-
12 HLM, Lampiran halaman 9-12

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.03/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengadaan Sistem Informasi Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

56~PMK.03~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.04/2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Partoli Laut Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Rangka Penindakan Di Bidang Ke Pabeanan Dan Cukai

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download file:

179~PMK.04_2019.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak Dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

147~PMK.03~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

189~PMK.05~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.04/2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Angkut Terus Atau Angkut Lanjut Barang Impor Atau Barang Ekspor

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 102/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya
PMK No. 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ketempat Penimbun Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya
Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

Download file:

216~PMK.04_2019.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.04/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 135/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumbe Daya Alam

Download file:

98~PMK.04~2019Per.pdf

SDA-DEVISA HASIL EKSPOR-DENDA

2019

Peraturan Menteri Keuangan NO. 98/PMK.04/2019, BN. 721/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 12 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengeiolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
UU Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006, UU Nomor 24 Tahun 1999, UU Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019.
Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dan Pengenaan Denda kepada Eksportir atas Pelanggaran Kewajiban

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
-
a. Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam b. Kewajiban Eksportir memasukkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam Sistem Keuangan Indonesia c. Pengenaan Denda kepada Eksportir atas Pelanggaran Kewajiban
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2019

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.