Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara, maka kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07.2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 diubah yaitu ADD, HPDesa dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : ADD sebesar Rp127.279.788.195.00; HPDesasebesar Rp3.254.615.000.00; dan HRDesa sebesar Rp 612.681.800.00. ADD, HPDesa dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020dituangkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan masing-masing Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempurnaan substansi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2018 dimaksud;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 56), diubah dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 12 diubah;
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah;
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pasanggrahan / Villa Berupa Wisma Sultan Sulaiman dan Tempat Penginapan / Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta
ABSTRAK:
Sehubungan adanya pengurangan fasilitas pada Wisma Sultan Sulaiman dan padad Gedung Perwakilan/ Guest House di Jakarta sebagai bagaian dari obyek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang belum dapat dioperasikan dan dengan memperhatikan harga pasar dan kondisi perekonomian masyarakat, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemungutan terhadap obyek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa berupa Wisma Sultan Sulaiman dan Gedung Perwakilan/ Guest House di Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha melalui perubahan terhadap tarif retribusi . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 .
Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pasanggrahan / Villa Berupa Wisma Sultan Sulaiman dan Tempat Penginapan / Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta diubah sebagai berikut : (1). Meninjau kembali Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa pada Wisma Sultan Sulaiman dan Gedung Perwakilan / Guest House sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015; (2). Peninjauan terhadap Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa pada Wisma Sultan Sulaiman dan Gedung Perwakilan dilakukan dengan memperhatikan harga pasar, minat masyarakat dan kondisi perekonomian; (3). Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 48 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 133
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini melingkupi Objek dan Subjek Wajib Pajak, Wilayah Pungutan Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, Masa Pajak dan Jenis, Tata Cara Pemungutan Pajak dan beberapa hal yang berkaitan dengan Pajak Hiburan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
-
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, maka
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor
20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10
Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010
tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor
11 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas peraturan
bupati madiun nomor 20 tahun 2014 tentang petunjuk
pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
. perubahan meliputi antara lain: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 diubah dan angka 5
dihapus, 2. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, 4. Ketentuan Pasal 10 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
merubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 20
tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 48 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.28 Tahun 2009 ttg Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No.28 Tahun 2009 ttg Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 48 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanal Parkir Di Tepi Jalan Umum.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undalg-Undalg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahal Daerah
5. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang La.lu Lintas dan Angkutan Jalar
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan
9. Peratural Pemerintah Nomor 42 Tatlun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusal Pemerintahan Anta-ra Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Manajemen dan Rekayasa, Ana-lisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 201 1 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi J alan Umum
Dengan nama Retribusi Pelayanal Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayalan tempat parkir di tepi jalan umum. Retribusi dipungut dengan menggunatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Pemungutal dal penagihan Retribusi dilakukal oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 48 Tahun 2020
Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran Retribusi Daerah Secara Elektronik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2020/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran Retribusi Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Mengingat perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Retribusi Daerah secara Elektronik
Dasar hukum Peraturan Bupati inI adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Perda Kab Bone Bolango No. 28 Tahun 2011; Perda Kab Bone Bolango No. 29 Tahun 2011; Perda Kab Bone Bolango No. 30 Tahun 2011; Permendagri RI No. 20 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran Retribusi Daerah Secara Elektronik termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu diatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pendaftaran dan pelaporan; tata cara pemungutan pajak; penagihan; pemeriksaan dan pengawasan; keberatan dan banding; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan pengembalian kelebihan pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
26 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
