Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan daerah/desa dan perseorangan serta lembaga kearsiapan kabupaten sebagai penyelenggara kearsipan daerah dan terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu untuk menyusun Regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1977, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 87 Tahun 1999, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 18 Tahun 2014, Perpres No. 105 Tahun 2004, Permendagri No. 78 Tahun 2012, PermenPAN No. 48 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 19 Tahun 2012, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017, Perda Kab. Mempawah No. 9 Tahun 2017, Perbup Mempawah No. 51 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Tata Kearsipan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
8 Halaman; Lampiran : 63 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 33 Tahun 2018
pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan untuk melindungi fisik informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 17 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2018
perpustakaan elektronik - penyelenggaraan perpustakaan elektronik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2018/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik I-Pemalang ”Klik Pintar” Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat di Kabupaten Pemalang agar dapat diakses dengan cepat dan mudah, perlu inovasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menyelenggarakan perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar", dan perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang ”Klik Pintar” di Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar", ruang lingkup perbup, penyelenggaraan perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar", tata kelola sistem kerja, pemustaka, pengamanan, pengawasan, pelayanan perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar",
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti stratrgis. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, serta dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih, maka penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 11 Tahun 2008
3. UU Nomor 14 Tahun 2008
4. UU Nomor 24 Tahun 2008
5. UU Nomor 25 Tahun 2009
6. UU Nomor 43 Tahun 2009
7. UU Nomor 12 Tahun 2011
8. UU Nomor 23 Tahun 2014
9. PP Nomor 61 Tahun 2010
10. PP Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini meliputi :
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan
3. Asas dan Ruang Lingkup
4. Penyelenggaraan Kearsipan
5. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan
6. Pengelolaan Arsip
7. Pembinaan Kearsipan
8. Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
9. Pelayanan Jasa dan Publikasi Kearsipan
10. Peran Serta Masyarakat
11. Kerja Sama
12. Larangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
51
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital dalam Penyelengaraan Pemerintah, Pembangunan, Sosial dan Budaya di Daerah;
Bahwa untuk Melaksanakan Pengelolaan, Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital di Kabupaten Balangan Perlu Adanya Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undnag-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pengelolaan Arsip Vital; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 30 Tahun 2018
Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
-dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan kearsipan secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta perkembangan dan teknologi
-Perbup bengkulu tengan No. 25 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti
UU No. 24 Tahun 2008
UU no. 43 Tahun 2009
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 28 Tahun 2012
Permendagri No. 78 Tahun 2012
Perda Bengkulu Tengah No. 13 Tahun 2016
Perbup Bengkulu Tengah No. 26 Tahun 2016
pengaturan tentang tata kearsipan di Pemda Bengkulu Tengah, agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
pengaturan tentanf Jadwal retensi
pengaturan Surat
Pemberkasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
82
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kudus No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar
penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata
Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kudus
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus,terjadi
perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten
Kudus sehingga perlu mengubahPeraturanBupati Kudus
Nomor 39 Tahun 2017 tentangPedoman Tata Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf adan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I angka II huruf d angka 3), Lampiran I angka II angka 3 huruf e, Ketentuan pengurusan naskah dinas masuk pada Tata Usaha Pengolah pada Lampiran I angka II setelah angka 3 huruf e, Kode Sub-Sub Pokok Masalah nomor 471, 472, 473 dan 474 pada Lampiran II, Lampiran III angka II angka kode 05.01,05.02,
29.07.01, 29.07.02, 29.07.03, 29.07.04, 29.07.05, 29.07.06,
29.07.07, 29.07.08, 29.07.09, 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03,
29.08.04, 29.08.05, 29.08.06, 29.08.07, 29.08.08, 29.08.09,
29.08.10, 29.08.11, 29.08.12, 29.08.13, 29.07.14, 29.07.15 dan
29.07.16.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD NOMOR 26 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyediaan akses, keamanan serta mencegah
terjadinya penyalahgunaan arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indoesia Nomor 7
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
1. Asas Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan
dengan menerapkan asas gabungan. Asas Gabungan dilaksanakan melalui
sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan
pengolahan arsip dinamis;
2. Sarana sistem klasifikasi keamanan arsip dan akses arsip dinamis
menggunakan sarana perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak
(software);
3. Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan
seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan
media simpan arsip. Pengamanan informasi arsip meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan
daftar arsip rahasia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 25 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2018/ No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif
ABSTRAK:
Untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggung jawaban pemerintahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1990; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.28 Tahun 2012; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016; PERBUP LANGKAT No.61 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.11 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyusutan Arsip dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
87 Hlm, Lampiran: 80
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
