PERDA Kab. Banjarnegara No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kependudukan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini berisi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukandicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 dicabut
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kep. Mentawai
ABSTRAK:
bahwa dalam optimalisasi proses dan tahapan pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kepulauan mentawai perlu diatur mekanisme dan tata cara pendaftaran dan penetapan calon oleh P2KD
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 9 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pendaftaran
3. Penetapan Calon
4. Keberatan
5. Penetapan Nomor Urut
6. Kampanye
7. Masa Tenang
8. Format Formulir
9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muaro Jambi No. 3 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Perda Kab. Muaro Jambi No. 1 Tahun 2010 tentang APBD TA 2010, perlu ditetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2010.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU no. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000 ; UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU 10 Tahun 2004; UU 15 Tahun 2004; UU 25 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 tTahun 2009; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan 37 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; Pepres No. 53 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 25 Tahun 2009; PP Kab. Muaro Jambi No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Muaro Jambi No. 01 Tahun 2010.
Perbup ini mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2010.
8 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa dan/ atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan obyek
Retribusi Daerah yang menjadi salah satu sumber
Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pelayanan
kepada masyarakat dan kemandirian Daerah yang
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan
dengan memperhatikan potensi Daerah. Beberapa ketentuan dan besaran tarif retribusi
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu dirasakan sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kemajuan
daerah sehinga perlu dilakukan penyesuaian
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09
Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor
11 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 120) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor
11 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 120) diubah
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 3 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Walikota Makassar
ABSTRAK:
Untuk melaksanankan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No 184 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udnang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, Kepala Daerah menagujakan Rancangan Peratruan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keunagan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2.Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentangPajak Bumi dan Bangunan; 3 .Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 4. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Peemriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
MENGATUR TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 WALIKOTA MAKASSAR
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomr 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Mengingat: 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa; 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 16. Peraturan Bupati lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
Materi Pokok pada Perturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Alokasi, Mekanisme Pengalokasian, Penyaluran dan Pencairan, Pengelolaan, Penggunaan dan Penatausahaan, Biaya Umum, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Evaluasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
23 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2010 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengalokasian Dana Gampong (ADG) bagi Gampong di Kabupaten Aceh Besar perlu disusun suatu Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong.
asar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 44 Tahun 1999; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 11 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsi-Prinsip Pengelolaab ADG; Pengelolaan keuangan Gampong; Sumber Pengalokasian dan Penggunaan ADG; Pengadaan Barang/Jasa; Mekanisme Penyaluran Dan Tata Cara Pencairan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring; Ketentuan Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Penerima Bantuan Iuaran Daerah dan Surat Pernyataaan Miskin Kabupaten Tuban Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan nasional yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat yang disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran
b. baha untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarak miskin diluar peserta Penerima Bantuan Iuran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Tuban telah mengalokasikan anggaran guna melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah melalui Penerima Bantuan Iuran dan Surat Pernyataan Miskin
c. bahwa dalam pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Tuban perlu suatu pedoman dalam penyelenggaraannya;
d. dahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimanan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melelui Penerimaan Bantuan Iuran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin Kab Tuban TA 2017
1. UU No 12 tAHUN 1950
2. UU Nomor 15 Tahun 2004
3. UU No 33 Tahun 2004
4. UU No 40 . UU 2004
5. UU Nomor 36 Tahun 2009
6. UU Nomor 44 Tahun 2009
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No 65 Tahun 2005
9. PP Nomor 79 Tahun 2005
10. PP Nmor 101 Tahun 2012
11. Perpres Nomor 12 Tahun 2013
12. PMKesehatan nomor 741 Tahun 2008
13. PMKesehatan Nomor 001 Tahun 2012
14.Keputusan menteri kesehatan Nomor 595/Menkes/SKA/11/1993
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/2004
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nmor 992/Menkes/SK/X/2008
18. Perda Prov Jatim Nomor 11 Tahun 2005
19. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 45 Tahun 2011
20. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 70 Tahun 2012
21. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2007
22. Perda Kab Tuban Nomor 15 Tahun 2015
23. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2016
24. Perda kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
25. Perda Kab Tuban Nomr 23 Tahun 2016
26. Perda Kab Tuban Nomr 24 Tahun 2016
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016
Ketentuan ini mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melelui Penerimaan Bantuan Iuran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin Kab Tuban TA 2017. Berisi diantaranya Asas dan Tujuan; Kebijakan Pengembangan Program PBI Daerah dan SPM; Sasaran dan Kepersertaan Program PBI daerah dan SPM; ruang lingkup pelayanan kesehatan; pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; tarif pelayanan; hak dan kewajiban; administrasi dan kepesertaan; prosedur pelayanankesehatan; Pendanaan Program PBI Daerah Jamkesda; Mekanisme Pencairanana dana; Tarif Pelayanan; Pengelolaan Dana PBI Daerah dan SPM; Organisasi Penyelenggaraan PBI Daerah dan SPM; Pemantauan dan Evaluasi;
Penanganan Keluhan; Pencatatatn dan Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
26
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
